JAKARTA - Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie secara khusus diundang Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke Istana, rabu (8/5), untuk mendiskusikan ketimpangan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM). Dari pertemuan itu, SBY dan Aburizal sepakat tentang perlunya subsidi bisa tepat sasaran/
Ical -sapaan Aburizal mengatakan, total seluruh subsidi di APBN mencapai Rp 350 triliun. Sayangnya, 80 persen penikmat subsidi adalah kalangan mampu. "Akibatnya untuk membangun infrastruktur dan memberikan kesejahteraan rakyat kemampuan pemerintah akan menjadi kecil," katanya usai bertemu SBY di Istana.
Untuk itulah, kata Ical, lebih baik subsidi tidak diperuntukkan ke BBM, tetapi kepada pemakainya. "Khususnya kalangan menengah ke bawah," kata dia.
Sebagai dampak pengurangan subsidi yang tidak tepat sasaran itu, kata Ical, maka harga BBM akan dinaikkan. "Saya yakin akan ada kenaikan itu. Maka yang harus kita lakukan adalah mengatasi gejolak-gejolak itu. Gejolak pada bidang ekonomi pasti ada,” kata Ical.
Bekas Menkokesra itu menambahkan, pemerintah akan mengantisipasi gejolak dengan pengelolaan fiskal dan makro ekonomi yang tepat. Untuk mengatasi gejolak jangka pendek, ucapnya, pemerintah harus menciptakan keseimbangan antara harga dan pendapatan. Sementara untuk jangka panjang harus ada program penghematan.
Ical mengaku telah usul ke SBY agar penghematan untuk jangka pendek dilakukan dalam waktu 4-6 bulan. Sedangkan penghematan jangka panjang dilakukan secara terus-menerus untuk pembangunan infrastruktur dan peningkatan program-program kesejahteraan rakyat, seperti beasiswa miskin, penambahan jumlah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), dan pembangunan infrastruktur.
Namun, realisasi pelaksanaan program jangka pendek itu memerlukan persetujuan DPR. "Ada dua hal program jangka pendek yang harus dibicarakan dengan parlemen, yaitu kalau kita ingin mengandalkan semacam BLT (bantuan langsung Tunai), atau Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM). Program ini hanya untuk mengatasi gejolak sesaat 4-6 bulan, dan tambahan program beras miskin (raskin)," kata Ical.
Ketika ditanya apakah Partai Golkar menyetujui kenaikan harga BBM, Ical mengatakan bahwa keputusan soal itu menjadi hak pemerintah. "Saya selaku Ketua Umum Partai Golkar tidak mempunyai wewenang untuk menyatakan boleh atau tidak menaikkan harga BBM,” tuturnya.
Menyangkut kekhawatiran program semacam BLT yang bernuansa politik, Ical mengatakan bahwa dirinya yakin pemerintah yang terdiri atas beberapa partai bukan berniat mencari keuntungan. Apalagi program itu hanya dilakukan dalam waktu singkat 4 - 6 bulan, tidak sampai menjelang Pemilu 2014.
"Partai didirikan bukan hanya untuk pemenangan dalam Pemilu, namun juga harus memihak kepada rakyat. Semua sepakat harga BBM harus naik. Ada penghematan akibat pengurangan subsidi, yakni yang 20 persen kembalikan dong kepada rakyat," tandas Ical. (flo/jpnn).
Ical -sapaan Aburizal mengatakan, total seluruh subsidi di APBN mencapai Rp 350 triliun. Sayangnya, 80 persen penikmat subsidi adalah kalangan mampu. "Akibatnya untuk membangun infrastruktur dan memberikan kesejahteraan rakyat kemampuan pemerintah akan menjadi kecil," katanya usai bertemu SBY di Istana.
Untuk itulah, kata Ical, lebih baik subsidi tidak diperuntukkan ke BBM, tetapi kepada pemakainya. "Khususnya kalangan menengah ke bawah," kata dia.
Sebagai dampak pengurangan subsidi yang tidak tepat sasaran itu, kata Ical, maka harga BBM akan dinaikkan. "Saya yakin akan ada kenaikan itu. Maka yang harus kita lakukan adalah mengatasi gejolak-gejolak itu. Gejolak pada bidang ekonomi pasti ada,” kata Ical.
Bekas Menkokesra itu menambahkan, pemerintah akan mengantisipasi gejolak dengan pengelolaan fiskal dan makro ekonomi yang tepat. Untuk mengatasi gejolak jangka pendek, ucapnya, pemerintah harus menciptakan keseimbangan antara harga dan pendapatan. Sementara untuk jangka panjang harus ada program penghematan.
Ical mengaku telah usul ke SBY agar penghematan untuk jangka pendek dilakukan dalam waktu 4-6 bulan. Sedangkan penghematan jangka panjang dilakukan secara terus-menerus untuk pembangunan infrastruktur dan peningkatan program-program kesejahteraan rakyat, seperti beasiswa miskin, penambahan jumlah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), dan pembangunan infrastruktur.
Namun, realisasi pelaksanaan program jangka pendek itu memerlukan persetujuan DPR. "Ada dua hal program jangka pendek yang harus dibicarakan dengan parlemen, yaitu kalau kita ingin mengandalkan semacam BLT (bantuan langsung Tunai), atau Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM). Program ini hanya untuk mengatasi gejolak sesaat 4-6 bulan, dan tambahan program beras miskin (raskin)," kata Ical.
Ketika ditanya apakah Partai Golkar menyetujui kenaikan harga BBM, Ical mengatakan bahwa keputusan soal itu menjadi hak pemerintah. "Saya selaku Ketua Umum Partai Golkar tidak mempunyai wewenang untuk menyatakan boleh atau tidak menaikkan harga BBM,” tuturnya.
Menyangkut kekhawatiran program semacam BLT yang bernuansa politik, Ical mengatakan bahwa dirinya yakin pemerintah yang terdiri atas beberapa partai bukan berniat mencari keuntungan. Apalagi program itu hanya dilakukan dalam waktu singkat 4 - 6 bulan, tidak sampai menjelang Pemilu 2014.
"Partai didirikan bukan hanya untuk pemenangan dalam Pemilu, namun juga harus memihak kepada rakyat. Semua sepakat harga BBM harus naik. Ada penghematan akibat pengurangan subsidi, yakni yang 20 persen kembalikan dong kepada rakyat," tandas Ical. (flo/jpnn).
BACA ARTIKEL LAINNYA... Iklan Caleg Agar Publik Kenal Calon Wakilnya
Redaktur : Tim Redaksi