JAKARTA - Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie mengatakan, Partai Golkar sejak awal konsen dengan prinsip-prinsip demokrasi yang benar, bukan demokrasi asal menang. Ical menyebut istilah "demokrasi seolah-olah" yang bertopeng kekuasaan atau demokrasi yang menjadikan kata dan perbuatan sebagai dua hal yang berbeda.
Hal tersebut ditegaskan Ical -panggilan akrabnya-saat menjadi keynote speech dalam acara seminar yang digelar Ikatan Keluarga Alumni Universitas Islam Indonesia (IKA UII) Yogyakarta wilayah Jakarta di sebuah hotel di Jakarta, Kamis (9/2)
"Partai Golkar berpandangan bahwa kematangan dalam berdemokrasi haruslah sejalan dengan penataan sistem demokrasi itu sendiri. Tanpa kesadaran berbangsa yang matang, demokrasi hanyalah sebuah fatamorgana," kata Ical.
Kata Ical, saat ini panggung politik penuh intrik dan fitnah. "Intensifnya intrik, intensifnya fitnah, akan menggerus kepercayaan bukan saja antarelit, tapi juga persepsi publik kepada politik," kata Ical.
Dia mengajak agar politisi tidak menggunakan intrik dan fitnah. "Ide dan gagasan harus menjadi instrumen berpolitik. Hentikan intrik dan fitnah," kata Ical.
Menurut Ical, perubahan politik saat ini masih menyisakan sejumlah problem baik dalam format maupun praktik ketatanegaraan. "Meskipun kita saat ini menganut sistem presidensial namun dalam prakteknya warna parlementarianisme juga masih terasa cukup kuat. Padahal, secara konseptual maupun praktik politik, keduanya tidak kompatibel."
Partai Golkar berpendapat bahwa untuk memperkuat sistem presidensial sebagaimana diatur UUD 1945, dan agar penyelenggaraan pemerintahan efektif, produktif, serta terciptanya stabilitas checks and balaces, penyederhanaan sistem kepartaian secara alamiah mutlak diperlukan.
"Dengan demikian, penetapan parliamentary threshold sebesar 5 persen, sebagaimana yang diperjuangkan Golkar, sebenarnya merupakan kebutuhan bersama," tegas mantan Menko Perekonomian dan Menko Kesra itu.
Selain itu, kata Ical, masih banyak lagi yang diperjuangkan Golkar saat ini. Tapi yang paling vital adalah terciptanya pemerintahan yang kuat, tegas, bersih, berwibawa, dengan tanggung jawab dan keterbukaan kepada semua. "Hanya dengan pemerintahan seperti inilah Indonesia dapat mewujudkan seluruh potensi untuk menjadi bangsa yang besar, damai, sejahtera dan bermartabat," tegasnya.(fas/sam/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... PKS Bantah Keluar Panja Pencurian Pulsa
Redaktur : Tim Redaksi