jpnn.com - JAKARTA - Ketua Umum DPP Partai Golkar hasil musyawarah nasional (munas) Bali, Aburizal Bakrie menyatakan, partainya memiliki kewajiban moril untuk menyukseskan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak yang untuk pertama kalinya digelar di 269 daerah pada 9 Desember mendatang. Karenanya, partai yang kini dilanda konflik internal itu harus bisa islah agar bisa mengusung calon di pilkada.
"Kita punya kewajiban moril mensukseskan pilkada serentak pertama kali. Golkar harus berkiprah bagi bangsa ini," ujar Ical -sapaan Aburizal- di hadapan peserta rapat pimpinan nasional (rapimnas) VIII Golkar di Jakarta, Jumat (12/6) malam.
BACA JUGA: Priyo Hadiri Rapimnas Golkar Kubu Ical, Sinyal Apakah?
Menurut Ical, jika membaca Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, maka harusnya tidak ada perpecahan di tubuh Golkar. Pasalnya, saat kongres di Bali beberapa waktu lalu, tidak ada protes dari peserta yang merupakan pengurus sah Golkar di seluruh Indonesia.
"Dalam undang-undang diatur, tak ada pengurus ganda kalau bila dalam kongres tak ada protes. Jadi sebetulnya tak ada perpecahan. Tapi kemudian muncul pihak-pihak mengatasnamakan pengurus baru yang disahkan pemerintah," ujar Ical.
BACA JUGA: Tiga Tahun Berdiri, DKPP Sudah Pecat 327 Penyelenggara Pemilu
Karena sikap pemerintah yang mengakui kepengurusan Golkar kubu Agung Laksono hasil munas di Ancol, Ical mengaku merasa perlu mengambil langkah hukum. Ia menegaskan, hukum harus menjadi panglima karena Indonesia bukan negara kekuasaan.
"Akhirnya PTUN memerintahkan Menkumham membatalkan SK yang telah dikeluarkan. PN Jakarta Utara juga menyatakan pengurus yang sah hasil Munas Riau. Dan pengurus hasil Munas Ancol tak boleh gunakan tindakan dengan mengatasnamakan DPP Golkar. Jadi semua sudah jelas," ujarnya.
BACA JUGA: Dua Kubu di Golkar Tegang Lagi, Siap-Siap Saja Tak Bisa Ikut Pilkada
Meski putusan pengadilan telah sangat jelas, Ical mengaku sangat menghormati langkah tokoh senior Golkar, Jusuf Kalla yang menggagas islah antara kepengurusan hasil munas Bali dengan Ancol. Hanya saja Ical juga mengatakan bahwa proses islah memang sulit.
"Sebetulnya perundingan sulit, namun demikian saya katakan islah terbatas harus jalan. Karena tujuan bersama, calon kepala daerah dari Golkar harus ikut pilkada. Mengalah untuk kebesaran dan kemenangan Golkar," ujar Ical.(gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Waduh, 11 Daerah Belum Cairkan Anggaran Pilkada
Redaktur : Tim Redaksi