jpnn.com - JAKARTA - Sorotan publik terkait dinasti politik yang dibangun Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah ditanggapi dingin oleh Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie. Ical -sapaan akrab Aburizal- menilai keberadaan politik dinasti sah-sah saja, sepanjang aturan tidak melarang hal tersebut.
Sikap itu ditunjukkan Ical seusai bertemu pimpinan MPR di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, kemarin (9/10). Ical menyatakan, tidak ada mekanisme yang melarang seorang anak anggota DPR maju dalam jabatan yang sama. "Apakah salah bila itu sesuai aturan yang berlaku," ujar Ical kepada wartawan.
BACA JUGA: 389 Kloter Sudah Masuk ke Makkah
Menurut Ical, politik dinasti tidak bisa dilihat sepihak hanya pada jabatan politik atau jabatan negara. Dalam konteks sehari-hari juga terdapat profesi bahwa keturunan keluarga melakukan hal yang sama dengan yang dilakukan pendahulunya. "Menurut saya, tidak masalah. Kalau memang mau kita ubah, ubah peraturannya. Lalu kita bisa tindak kalau itu salah," ujarnya.
BACA JUGA: Bila Ditahan, Andi Ingin Bawa Setumpuk Buku
Ical juga membantah jika latar belakang pemilihan kepala daerah, terutama di wilayah Banten, lebih condong kepada keluarga Atut. Dia beralasan, selama ini calon yang dipilih Partai Golkar merupakan hasil survei internal partai. Siapa surveinya yang paling tinggi, dialah yang dicalonkan Partai Golkar.
"Suara Golkar mencapai 60 persen di seluruh pilkada karena selalu melihat siapa yang dikehendaki rakyat," ujarnya.
BACA JUGA: BNN Akan Periksa Penyidik KPK
Terkait status Atut yang dicekal Komisi Pemberantasan Korupsi, Ical meyakini bahwa hal tersebut tidak memengaruhi elektabilitas Partai Golkar. Ical juga yakin bahwa elektabilitas pencalonan dirinya sebagai presiden tidak akan berpengaruh karena status Atut. "Insya Allah rakyat akan melihat itu masalah pribadi, bukan partai," tandasnya.
Secara terpisah, Direktur Eksekutif Wahid Institute Yenny Wahid mendorong perlunya regulasi untuk menekan semakin mengakarnya sebuah dinasti politik ke depan. Putri Presiden Ke-4 RI KH Abdurrahman Wahid itu menilai, hanya dengan mengatur dalam sebuah aturan perundangan, dinasti politik bisa diminimalkan.
"Misalnya, nanti bisa diatur di UU pilkada tentang batasan-batasan keluarga sampai derajat tertentu tidak bisa mencalonkan diri dalam rentang waktu tertentu pula," papar Yenny di kantornya kemarin.
Dia termasuk yang sepakat bahwa meski tidak melanggar ketentuan yang ada saat ini, dinasti politik berpotensi memicu munculnya penyalahgunaan kekuasaan.
"Tidak bisa kita berharap adanya kesadaran untuk para anggota dinasti itu membatasi diri mereka sendiri. Karena itu, ke depan perlu ada aturan," tandasnya. (bay/dyn/c2/fat)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Bea dan Cukai Bakal Rekrut 10 Ribu Pegawai
Redaktur : Tim Redaksi