JAKARTA - Indonesia Corruption Watch (ICW) mengendus adanya penggelembungan penghitungan subsidi bahan bakar minyak (BBM) oleh Pemerintah. Makanya, ICW akan melaporkan dugaan potensi korupsi penghitungan subsidi BBM ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Dan meminta kepada BPK melakukan audit tatacara mekanisme penghitungan subsidi BBM," kata Koordinator Program Monitoring dan Analisis Anggaran ICW, Firdaus Ilyas, saat pertemuan dengan Fraksi PDI Perjuangan di DPR, Kamis (29/3).
Menurut Firdaus, nilai penggelembungan itu lebih dari Rp 30 triliun. Ia memaparkan berdasarkan perhitungan ICW, bahwa jika harga BBM premium dan solar tidak naik atau tetap Rp4500 perliter, maka total beban subsidi BBM dan LPG hanya sebesar Rp148,034 triliun.
"Sementara pemerintah mengatakan jika harga BBM tetap, maka beban subsidi BBM dan LPG mencapai Rp178 triliun, bahkan Rp180 triliun," ungkap Firdaus.
Dia juga membeberkan, jika harga BBM dan solar dinaikkan menjadi Rp 6000 perliter, maka total beban subsidi BBM dan LPG hanya sebesar Rp 68,104 triliun saja. "Sementara pemerintah mengatakan (RAPBN 2012) beban subsidi BBM dan LPG menjadi Rp 133,118 triliun," katanya.
Firdaus mengatakan metode dan cara penghitungan ICW sama dengan yang dipakai pemerintah dalam perhitungan, yakni dengan metode Mean Oil Platt Singapore (MOPS) dikurangi harga minyak mentah di Indonesia (ICP).
Dia menegaskan, 99 persen data yang dimiliki ICW sudah dikonfirmasikan dan divalidasi. "Data kami ini valid. ICW tidak mendadak mengeluarkan data-data ini tapi hasil verifikasi lalu menghitung kembali hasil verifikasi. Kami berharap data-data ini belum terlambat," jelasnya.
Ia mengatakan juga, kalau Menteri ESDM atau Wamen ESDM menantang data dan menyebut data ini salah, "Kami siap bertemu," tegasnya.
Anggota Komisi VII Fraksi PDI Perjuangan, Ismayati mengatakan bahwa hitung-hitungan FPDIP soal Bahan Bakar Minyak (BBM) sudah benar."Kami merasa benar yang kami perjuangkan, dan dalam hitungan ICW hampir sependapat," katanya.
Dia menduga, di satu sisi pemerintah menutupi kebohongan sekaligus untuk menutupi suatu keperluan. FPDIP merasakan penentuan ICP dari hulu ke hilir ada ketidakpastian dari pemerintah. "Dan alasan pemerintah mengkambinghitamkan fluktuasi harga minyak," kata Ismayati. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... BKN Lamban, Data Verifikasi Honorer Telat
Redaktur : Tim Redaksi