jpnn.com, JAKARTA - Indonesian Corruption Watch (ICW) menilai keputusan Pemerintah Provinsi DKI tentang penghentian pengunggahan video Gubernur DKI Anies Baswedan dan wakilnya, Sandiaga S Uno ke YouTube bisa membentuk opini negatif di masyarakat. Sebab, masyarakat menjadi curiga bahwa ada patgulipat dalam rapat-rapat di Pemprov DKI.
Menurut peneliti ICW Emerso Yuntho, Pemprov DKI di era Gubernur Basuki T Purnama alias Ahok selalu mengunggah rapat-rapatnya ke YouTube. Dengan begitu, publik bisa memantau jika dalam rapat-rapat Pemprov DKI ada kongkalikong.
BACA JUGA: Anies Harapkan Aksi 1712 Doakan Upaya Jokowi soal Palestina
"Apa yang dilakukan Ahok dengan membuka banyak akses rapat-rapat itu sudah langkah benar. Menurut saya ini untuk menghindari proses yang menyimpang," kata Yuntho di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (16/12).
Emerson menilai ketertutupan Pemprov DKI di bawah Anies-Sandiaga justru membuka peluang terjadi korupsi dan kongkalikong yang melibatkan pejabat pemda, DPRD ataupun pihak swasta. "Dan susah juga untuk ditagih misalnya program yang sudah diutarakan dalam rapat," kata dia.
BACA JUGA: ICW: Jangan-jangan Anies-Sandi Belum Matang Pimpin DKI
Lebih lanjut Emerson mengatakan, justru melalui keterbukaan maka publik bisa menilai kinerja Anies-Sandi. Sebab, publik juga bisa menagih keputusan rapat Pemprov DKI.
"Nah sekarang kan bingung, yang sudah dilakukan apa, kemudian menagihnya seperti apa," tandas dia.(tan/jpnn)
BACA JUGA: Semoga Novanto Diberi Hidayah Agar Mau Bongkar Korupsi e-KTP
BACA ARTIKEL LAINNYA... Duh! Usia Baru 5 Tahun, Gedung DPRD DKI Sudah Rusak
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga