jpnn.com, JAKARTA - Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak Pemerintah Provinsi DKI mengunggah video rapat pimpinan seperti yang dilakukan era Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.
Pasalnya, ketertutupan Anies Baswedan-Sandiaga Uno membuat masyarakat bertanya-tanya terkait transparansi mereka. Apalagi belakangan pihak pemprov mengaku hanya bersedia mengunggah video yang telah diedit terlebih dahulu.
BACA JUGA: Gerindra Minta Anies-Sandi Wujudkan Janji Kampanye demi 2019
"Kalau menurut kami, sebaiknya di-upload apa adanya. Maka gubernur atau wakil gubernur harus meningkatkan kemampuannya dalam komunikasi, data, dan informasi," kata Koordinator Divisi Monitoring Pelayanan Publik ICW Febri Hendri saat dihubungi, Rabu (20/12).
Mengenai klaim Sandi yang menyebut video rapim dapat menimbulkan polemik, menurut Febri hal itu bisa dikendalikan dengan komunikasi. Febri menegaskan, ketertutupan tidak akan memberi keuntungan terhadap Anies-Sandi.
BACA JUGA: PDIP Minta Anies Tak Cari Kambing HItam dan Lempar Kesalahan
"Kelompok-kelompok yang kontra selama ini kalau melihat video rapim di-upload apa adanya. Itu barangkali bisa meraih dukungan. Bagi kami yang penting itu transparan," kata Febri.
Di samping itu, ketertutupan rapim bisa menimbulkan praduga buruk apalagi Anies-Sandi melakukan rapat bersama dengan pengusaha. Semua krbijakan Anies-Sandi juga bisa dipandang buruk oleh masyarakat.
BACA JUGA: Sandi Pesimistis Bisa Kalahkan Bu Susi
"Jadi tingkat korupsi yang paling besar di kalangan gubernur atau wakil gubernur itu di tingkat perizinan. Perizinan-perizinan yang paling besar, misalnya developer besar, itu makanya harus diupload. Kenapa izinnya keluar? Alasannya apa?," pungkas Sandi. (tan/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... PT Antam Bakal Sediakan Mahar Emas untuk Nikah Massal
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga