JAKARTA - Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebut politisasi birokrasi di daerah jauh lebih parah dibandingkan pusat. Tidak hanya jabatan birokrasi tertinggi yang diincar, posisi PNS terendah pun menjadi jatah pendukung politik dan kerabat kepala daerah (kada).
"Mereka bisa menempati sendiri atau menjual jabatan-jabatan. Semua pertimbangan rasional dalam rekruitmen seperti ketrampilan, ketepatan orang diabaikan," kata Ade Irawan, deputi Coordinator ICW di Jakarta, Senin (15/4).
Dari pengamatan ICW, rekruitmen pegawai hanya formalitas karena hasilnya sudah ditetapkan jauh sebelum tes dilakukan. Alhasil PNS-nya tidak bisa menjadi abdi masyarakat, tapi menjadi penjual jasa perizinan dan pemungut berbagai macam biaya dari masyarakat dan dunia usaha untuk kepentingan dirinya maupun kelompoknya.
"Uang hasil korupsi biasanya tidak dikantongi sendiri tapi juga disetor ke atasannya," ujarnya.
Kondisi tersebut makin parah ketika digulirkan kebijakan pilkada langsung. Di delapan daerah yang diteliti ICW, birokrasi menjali bulan-bulanan politisi. Berbagai cara digunakan termasuk intimidasi dan hukuman agar birokrasi bisa bekerja untuk kepentingan pribadi mereka terutama incumbent.
"Posisi gubernur, walikota, bupati sebagai pembina semua pegawai daerah mempermudah untuk menaklukan birokrasi," pungkasnya.(esy/jpnn)
"Mereka bisa menempati sendiri atau menjual jabatan-jabatan. Semua pertimbangan rasional dalam rekruitmen seperti ketrampilan, ketepatan orang diabaikan," kata Ade Irawan, deputi Coordinator ICW di Jakarta, Senin (15/4).
Dari pengamatan ICW, rekruitmen pegawai hanya formalitas karena hasilnya sudah ditetapkan jauh sebelum tes dilakukan. Alhasil PNS-nya tidak bisa menjadi abdi masyarakat, tapi menjadi penjual jasa perizinan dan pemungut berbagai macam biaya dari masyarakat dan dunia usaha untuk kepentingan dirinya maupun kelompoknya.
"Uang hasil korupsi biasanya tidak dikantongi sendiri tapi juga disetor ke atasannya," ujarnya.
Kondisi tersebut makin parah ketika digulirkan kebijakan pilkada langsung. Di delapan daerah yang diteliti ICW, birokrasi menjali bulan-bulanan politisi. Berbagai cara digunakan termasuk intimidasi dan hukuman agar birokrasi bisa bekerja untuk kepentingan pribadi mereka terutama incumbent.
"Posisi gubernur, walikota, bupati sebagai pembina semua pegawai daerah mempermudah untuk menaklukan birokrasi," pungkasnya.(esy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... ICW: Kementerian dan Lembaga jadi ATM Parpol
Redaktur : Tim Redaksi