jpnn.com - JAKARTA - Koordinator Divisi Monitoring dan Analisis Anggaran Indonesia Corruption Watch (ICW) Firdaus Ilyas mengatakan, peluang terjadinya penyimpangan di Satuan Kerja Khusus Minyak dan Gas (SKK Migas) sangat besar. Sebab, SKK Migas berhubungan langsung dengan para trader.
"Ini terjadi karena SKK Migas memiliki kewenangan yakni bisa berhubungan langsung dengan para trader," ujar Firdaus di Jakarta, Kamis (15/8).
BACA JUGA: KPK Sita USD200 Ribu di Ruang Sekjen ESDM
Menurut dia, uang suap yang diterima mantan Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini untuk konteks migas tergolong kecil dibandingkan potensi kerugian dari penyimpangan-penyimpangan lain yang mungkin banyak belum terungkap. Perputaran uang di migas itu mencapai Rp 700 triliun per tahun termasuk pengadaan barang dan jasa.
Karena itu lanjut Firdaus, SKK Migas harus dievaluasi secara total dan menyeluruh. "SKK Migas harus diaudit secara utuh termasuk, kegiatan trading minyak agar ditemukan penyimpangan-penyimpangan lain yang berpotensi merugikan negara. Ini perlu dilakukan untuk perbaikan industri migas," ucapnya.
BACA JUGA: Korupsi Sektor Migas Diduga Seperti Gunung Es
Rudi tidak mengaku korupsi namun hanya menerima gratifikasi. Menanggapi itu, Firdaus mengatakan, banyak pejabat negara yang tidak paham bahwa gratifikasi merupakan bagian dari korupsi. Ia menyarankan, semua pejabat negara belajar Undang-undang Tindak Pidana Korupsi agar paham bentuk-bentuk korupsi.
"Tidak semua orang pintar seperti akademisi mampu menjadi birokrat. Tantangan dalam dunia birokrasi itu berat," kata Firdaus.(gil/jpnn)
BACA JUGA: Din Sebut Ada Orang Berpengaruh di Belakang Rudi
BACA ARTIKEL LAINNYA... Politikus Golkar Sebut Jero Wacik tak Kerja
Redaktur : Tim Redaksi