jpnn.com, JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah meminta jajarannya untuk terus mengembangkan Sistem Informasi Pasar Kerja (SIPK).
Tujuannya agar SIPK dapat mengakomodir pertumbuhan angkatan kerja serta mampu menjawab perkembangan dunia ketenagakerjaan.
BACA JUGA: Gelar Halalbihalal, Ada Pesan Penting Menaker Ida Fauziyah untuk Seluruh ASN Kemnaker
"Pengembangan SIPK merupakan kebutuhan yang mutlak," tegas Menaker Ida Fauziyah saat membuka Rapat Koordinasi Layanan Pasar Kerja, Rabu (10/5).
Lebih lanjut mantan anggota DPR RI itu menjelaskan pengembangan SIPK bertujuan agar dapat melakukan perencanaan tenaga kerja dengan baik.
BACA JUGA: Mayday 2023, Kemnaker Gelar Dialog dengan Pekerja Sektor Informal, Ini yang Dibahas
Selain itu, lanjut Menaker Ida, agar dapat mengakomodir kebutuhan informasi pasar kerja bagi pihak-pihak yang terkait, baik pemerintah, pencari kerja, pemberi kerja, lembaga pelatihan kerja, dunia usaha, dan masyarakat umum.
Dia mengatakan faktor-faktor pendorong utama dari perubahan supply and demand keterampilan kerja, seperti kondisi demografis serta perkembangan teknologi beserta aplikasinya telah mengubah struktur kebutuhan akan keterampilan kerja.
Hal tersebut pada gilirannya turut menciptakan ketidaksesuaian (mismatches) antara keterampilan yang dibutuhkan dengan yang tersedia pada pasar kerja.
Karena itu, kata Menaker Ida melalui Rakor Layanan Pasar Kerja yang diselenggarakan Pusat Pasar Kerja (PaskerID) Kemenaker tersebut diharapkan tercipta momen strategis untuk membentuk kesamaan persepsi, komitmen bersama dan pengembangan kolaborasi dari stakeholder pasar kerja.
Terutama stakeholder dari Disnaker, lembaga pelatihan kerja pemerintah, untuk bersama-sama mendukung pusat pasker dalam memberikan layanan pasker di unit-unit layanan ketenagakerjaan publik.
"Rakor ini dimaksudkan mendorong tumbuh dan berkembangnya layanan pasker melalui revitalisasi Public Employment Service (PES) di seluruh Indonesia dengan penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas layanan, pengembangan kompetensi SDM, pengembangan jejaring kerja sama dan tata kelola yang baik," papar Ida Fauziyah.
Sekretaris Jenderal Kemnaker Anwar Sanusi, menambahkan meski Kemnaker menjadi leading sector dalam SIPK, namun sesungguhnya SIPK merupakan cross cutting issues atau isu lintas sektor yang pelaksanaannya menjadi tanggung jawab seluruh pemangku kepentingan terkait di tingkat pusat maupun daerah, instansi pemerintah maupun swasta.
"Untuk itu, kesamaan persepsi, penyatuan komitmen, langkah, dan kekuatan dari seluruh stakeholder untuk mewujudkan penguatan ekosistem layanan pasar kerja Indonesia menjadi suatu keniscayaan," kata Sekjen Anwar Sanusi pada kegiatan mengangkat tema 'Penguatan Ekosistem Layanan Pasar Kerja Indonesia' tersebut. (mrk/jpnn)
Redaktur : Sutresno Wahyudi
Reporter : Sutresno Wahyudi, Sutresno Wahyudi