JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan mempunyai ide untuk menuntaskan sistem dan pekerja outsourching di perusahaan plat merah. Ide tersebut yakni membuat anak perusahaan yang khusus mengayomi karyawan outsourching.
Dijelaskan Dahlan bahwa anak perusahaan ini nantinya akan melakukan manajemen terhadap karyawan outsourching yang statusnya merupakan karyawan resmi anak perusahan tersebut."Ada pikiran apakah misalnya baik membuat anak perusahaan yang nantinya outsourching akan menjadi karyawan di perusahaan tersebut. Sehingga nanti mereka punya kepastian dan jenjang karir. Ini sedang kami diskusikan," ujar Dahlan saat rapat dengan Komisi VI di Nusantara I DPR, Senayan, Jakarta, Senin (8/4).
Namun, jika BUMN tidak diizinkan dan tidak bisa membuat anak perusahaan khusus karyawan outsourching, maka kontrak perusahaan outsourching harus lama dengan perusahaan BUMN. Hal ini dilakukan agar perusahaan outsourching tersebut bisa berinvestasi di perusahaan BUMN.
"Selama ini mereka takut investasi, karena tahun depan mereka belum tentu akan menang tender atau masih melayani kantor tersebut," tuturnya.
Sebelumnya sejak jauh hari, pria yang kerap mengenakan sepatu kets ini berkeinginan agar gaji karyawan outsourching BUMN bisa di atas UMR."Dulu saat saya masih jadi dirut PLN, saya ingin gaji outsourching BUMN harus besar di atas gaji UMR, yakni 10 persen. Tapi waktu itu belum sempat berjalan, karena saya keburu pindah tempat, jadi pimpinan BUMN," terang Dahlan.
Untuk itu kata Dahlan, persoalan ini harus matang dipikirkan karena menyangkut perasaan banyak karyawan. "Kami sudah aktif melakukan diskusi dengan teman-teman BUMN lainnya dan ini masih terus kita diskusikan," tukasnya. (chi/jpnn)
Dijelaskan Dahlan bahwa anak perusahaan ini nantinya akan melakukan manajemen terhadap karyawan outsourching yang statusnya merupakan karyawan resmi anak perusahan tersebut."Ada pikiran apakah misalnya baik membuat anak perusahaan yang nantinya outsourching akan menjadi karyawan di perusahaan tersebut. Sehingga nanti mereka punya kepastian dan jenjang karir. Ini sedang kami diskusikan," ujar Dahlan saat rapat dengan Komisi VI di Nusantara I DPR, Senayan, Jakarta, Senin (8/4).
Namun, jika BUMN tidak diizinkan dan tidak bisa membuat anak perusahaan khusus karyawan outsourching, maka kontrak perusahaan outsourching harus lama dengan perusahaan BUMN. Hal ini dilakukan agar perusahaan outsourching tersebut bisa berinvestasi di perusahaan BUMN.
"Selama ini mereka takut investasi, karena tahun depan mereka belum tentu akan menang tender atau masih melayani kantor tersebut," tuturnya.
Sebelumnya sejak jauh hari, pria yang kerap mengenakan sepatu kets ini berkeinginan agar gaji karyawan outsourching BUMN bisa di atas UMR."Dulu saat saya masih jadi dirut PLN, saya ingin gaji outsourching BUMN harus besar di atas gaji UMR, yakni 10 persen. Tapi waktu itu belum sempat berjalan, karena saya keburu pindah tempat, jadi pimpinan BUMN," terang Dahlan.
Untuk itu kata Dahlan, persoalan ini harus matang dipikirkan karena menyangkut perasaan banyak karyawan. "Kami sudah aktif melakukan diskusi dengan teman-teman BUMN lainnya dan ini masih terus kita diskusikan," tukasnya. (chi/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Urusan BBM, SBY Minta Politikus tak Plin-plan
Redaktur : Tim Redaksi