MATARAM -- Gubernur NTB TGH M Zainul Majdi mengatakan, untuk mendukung tercapaianya program angka kematian ibu dan bayi nol (Akino), idealnya satu desa minimal memiliki satu bidan"Hingga saat ini, angka ideal itu belum bisa kita penuhi," ungkapnya.
Dikatakan, pihaknya terus berupaya menambah bidan melalui jalur penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNSD) 2010
BACA JUGA: Mafia Sapi Murah Keliaran Garap Pengungsi
Gubernur sudah meminta kepada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB untuk berkoordinasi dengan BKD kabupaten-kotaBACA JUGA: Tes CPNS Dirancang 27 November
"Meski secara bertahap, namun angka ideal itu harus bisa kita penuhi," ucapnya, kemarin.Formasi CPNS di seluruh kabupaten-kota baru akan diumumkan besok
BACA JUGA: Stok Makanan Pengungsi Habis
Jika ingin mencapai jumlah ideal, NTB membutuhkan sekitar 917 orang bidan"Selain lewat perekrutan CPNS, 30 persen kekurangannya itu sedang kita upayakan dari tenaga medis Pegawai Tidak Tetap (PTT) yang nantinya didanai Kementerian Kesehatan," tegas gubernur termuda di Indonesia itu.
Upaya peningkatan jumlah bidan ini dilakukan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan di masyarakatTerutama masyarakat pedesaanBuktinya, selain bidan, Pemprov NTB melalui Dinas Kesehatan juga sedang berupaya memperbanyak pos pelayanan terpadu (posyandu) mandiri"Peranan posyandu ini sangat besar dalam memeratakan pelayanan kesehatan bagi masyarakat," tandasnya.
Data Dinas Kesehatan NTB, hingga kini posyandu yang sudah dikategorikan mandiri baru dua persen atau sekitar 115 unit dari total 5.766 unit posyandu yang tersebar di 10 kabupaten-kotaMenurut Kepala Dinas Kesehatan NTB H MohIsmail, penyebab utama posyandu di NTB sulit mandiri adalah kurangnya kepedulian berbagai pihak"Ya, termasuk kalangan eksekutif dan legislatif di kabupaten-kota dalam mengalokasikan anggaran revitalisasi posyandu," ungkapnya.
Sebagai contoh, upah untuk kader posyandu di berbagai kabupaten/kota di wilayah NTB sangat-sangat minimRata-rata sekitar Rp 20 ribu per bulan. Ada indikasi, hal itulah yang menyebabkan orang enggan menjadi kader posyanduBuktinya, jumlah kader posyandu di setiap kabupaten-kota relatif terbatas, rata-rata kurang dari lima orang per desa.
Ismail berharap, ke depan, posyandu bisa menjadi basis pelayanan medis di tengah kehidupan masyarakatKader-kader posyandu harus mampu meyakinkan warga yang membutuhkan pelayanan medis"Tentunya dengan selalu memperhatikan banyak hal yang berkaitan dengan kualitas kesehatan," ucapnya.
Selain itu, pihaknya juga akan terus berupaya merangsang semua pihak untuk melaksanakan revitalisasi posyanduTerkait revitalisasi ini, Ismail membeberkan gubernur telah mengeluarkan surat imbauan yang ditujukan kepada para bupati dan wali kota"Pak Gubernur mengimbau kabupaten-kota ikut menyukseskan program revitalisasi posyandu itu," terangnya(oni)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kursi 186, Pelamar Sudah Capai 3 Ribu
Redaktur : Tim Redaksi