Idrus: Tak Ada Uang Tiket Politik di Golkar

JAKARTA - Stigma bahwa biaya politik tinggi disebabkan perlunya tiket seseorang untuk berkontribusi di tengah rakyat dibantah oleh Partai Golongan KaryaSekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham menolak jika stigma tersebut digeneralisasi berjalan di seluruh partai di Indonesia.

"Kita di Partai Golkar sudah membumihanguskan tiket politik

BACA JUGA: PDIP Hanya Jaring Cawagub DKI Jakarta

Di periode sekarang praktek itu tidak terjadi," kata Idrus saat dihubungi, Kamis (19/5).

Menurut Idrus, efek demokrasi yang dikembangkan Indonesia saat ini cenderung bebasDengan sistem demokrasi yang ada, siapapun yang mau tampil bisa saja dipilih tanpa pertimbangan kualitas

BACA JUGA: DPD : Semakin Jarang Pemimpin Yang Negarawan

Tidak sedikit, biasanya mereka cenderung menggunakan potensi lain seperti uang dan memanfaatkan kekuasaan"Ini harus dilihat bahwa pendidikan politik kita belum berhasil," kata Idrus.

Hal yang harus dibenahi adalah melakukan perubahan sistem

BACA JUGA: Ruhut Minta Elit Demokrat Tak Dahului KPK

Menurut Idrus, paket UU politik seperti Pemilihan Umum, Pemilihan Presiden, dan Pemilihan Kepala Daerah harus didesain untuk menciptakan demokrasi yang efektifOrientasi UU politik harus diarahkan untuk pengembangan kualitas demokrasi"Yang ada saat ini baru mengembangkan kebebasanKita harus melihat itu agar mau memperbaikinya," ujarnya.

Pengembangan kualitas demokrasi itu sendiri yang kini dikembangkan GolkarIdrus menyatakan, tidak ada sepeserpun dana yang diminta Golkar kepada calon yang diusung di setiap pemilihanBahkan, Partai Golkar justru memberikan dana untuk mendukung pengembangan calon dalam persaingannya"Aturan main di Golkar, survei calon di pilkada kita yang membiayai surveinya," kata Idrus.

Upaya itu penting, untuk menghindari adanya ruang transaksional dalam pencalonan internal GolkarPartai Golkar juga tidak akan segan-segan memberikan tindakan tegas kepada pihak yang ketahuan menggunakan politik uang di pencalonan internal mereka"Siapapun yang pernah dimintai uang untuk mencalonkan dari Golkar, laporkan saja ke DPP," ujarnya.

Praktek tersebut, kata Idrus juga berlaku di pencalonan untuk pengisian kursi legislatifSemua calon diberi kesempatan seluas-luasnya untuk masukHasil survei nanti yang menentukan siapa calon yang pantas menduduki urutan teratas sebagai unggulan partai." "Kalau masih ada yang berjualan kursi politik, tanyakan saja ke partai lainKalau Golkar sudah tidak ada yang seperti itu," tandasnya(bay)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Istri Gubernur Riau Kalah Suara di Pilwako Pekanbaru