JAKARTA - Kalangan senator penghuni kamar Dewan Perwakilan Daerah (DPD) prihatin dengan kualitas para pemimpin bangsa sekarangMereka menilai degradasi nilai -nilai kerakyatan dan kebangsaan bukan saja melanda masyarakat umum, tetapi juga sudah merambah mentalitas para pemimpin.
"Sikap kenegarawanan semakin sulit ditemukan pada para pemimpin
BACA JUGA: Ruhut Minta Elit Demokrat Tak Dahului KPK
Bahkan sebaliknya semakin menguatnya kepentingan kelompok dan golongan," kata Ketua Kelompok DPD di MPR Bambang Soeroso dalam seminar Internalisasi Budaya Pancasila dalam Interaksi Politik Bangsa Indonesia di gedung parlemen, Kamis (19/5).Menurut dia, suara -suara yang membela kepentingan rakyat semakin tenggelam di tengah hiruk pikuk pertentangan antar kelompok, golongan, dan parpol dalam meraih kekuasaan. "Sementara kesejahteraan rakyat semakin terabaikan," kritik senator dari Bengkulu itu.
Seminar sehari tersebut sengaja digelar untuk memperingati sejumlah momentum penting sekaligus
Bambang menyebut nilai - nilai Pancasila semakin jauh ditinggalkan dalam praktek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara
BACA JUGA: Istri Gubernur Riau Kalah Suara di Pilwako Pekanbaru
"Praktek kekerasan dan radikalisme atas nama agama menggambarkan dengan jelas betapa prinsip ketuhanan yang maha esa belum dimaknai secara jernih dan tulus," ungkapnya.Pembicara lain, Direktur Reform Institute Yudi Latief mengatakan dulu negara mengajarkan Pancasila secara top down
Pendekatan vertikal ini, menurut Yudi, berakibat fatal
BACA JUGA: Mendagri Segera Sahkan Bupati Kobar
Ketika sejarah membuktikan bahwa antara ucapan dan tindakan pejabat negara sering tidak konsisten, publik berduyun -duyun menyalahkan dan memandang sinis terhadap Pancasila"Padahal yang salah cara mengakarkan Pancasila itu," katanya.Agar kembali menjadi mainstream di tengah masyarakat, Yudi menyebut Pancasila harus diradikalisasi"Bukan saja NII dan terorisme yang radikalPancasila juga harus radikalKalau tidak Pancasila akan seperti angin yang gampang disisihkan ideologi lain," ujar intelektual muda dari Universitas Paramadina, itu.
Selain itu, berbagai kebijakan yang lahir di parlemen dan eksekutif, lanjut Yudi, juga harus konsisten dengan Pancasila"Jangan di hulu Pancasila menyerukan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (pasal kelima, Red), tapi penyelenggara negara ini membiarkan kebijakan yang nyata merugikan ekonomi bangsa," tandasnya(pri)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Mangindaan Sarankan Nazaruddin Mengundurkan Diri
Redaktur : Tim Redaksi