jpnn.com, JAKARTA - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim direncakan akan bertemu dengan 22 ketua forum, asosiasi, komunitas guru se Indonesia pada Senin, 4 November. Agenda tertutup tersebut menjadi jembatan bagi Nadiem berkomunikasi dengan para guru.
"Mas Nadiem ingin mendengarkan semua permasalahan guru sebelum mengambil langkah selanjutnya," kata Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikbud Supriano kepada JPNN.com, Minggu (3/11).
BACA JUGA: Sosiolog: Nadiem Makarim Sudah Bagus, Masalahnya di Jokowi
Salah satu organisasi yang diundang adalah Ikatan Guru Indonesia (IGI). Dihubungi terpisah, Ketum IGI Muhammad Ramli Rahim mengatakan, ada beberapa masalah yang akan disampaikannya kepada mendikbud. Salah satunya adalah aspirasi guru honorer.
"Kami akan bawa masalah guru honorer. Pemerintah sudah diuntungkan secara finansial dengan mempekerjakan guru honorer," kata Ramli.
BACA JUGA: Nadiem Makarim Rancang Sistem Belajar Berbasis Aplikasi, Minta Waktu 100 Hari
Dia menyebutkan, kekurangan guru pegawai negeri sipil (PNS) di sekolah negeri mencapai 1.141.176 sementara jumlah guru pensiun dalam kurun waktu 2020-2024 mencapai 391.644 guru.
Yang sudah pensiun di tahun 2017-2018 mencapai 90.287. Bahkan 63 ribuan formasi guru dalam rekrutmen CPNS 2019, kemungkinan tidak cukup mengganti guru pensiun tahun 2019 yang mencapai 62.759 guru. Itu belum termasuk yang berpindah tugas ke struktural, diangkat jadi kepala sekolah dan pengawas sekolah yang tak lagi memiliki kewajiban mengajar.
BACA JUGA: Mendikbud Nadiem Makarim Beber 4 Program Prioritas
"Seleksi CPNS 2019 ini tentu saja akan bertugas paling cepat tahun 2020 sementara di tahun 2020 jumlah guru pensiun mencapai 72.976 guru," ujar Ramli.
Pemerintah pun hingga saat ini belum pernah tegas terhadap keharusan menempatkan guru PNS di sekolah-sekolah negeri dan masih membiarkan guru-guru PNS bertugas di sekolah swasta sementara kewajiban utama pemerintah di sekolah negeri belum dituntaskan.
"Jika melihat data-data tersebut, maka di mana keberpihakan pemerintah terhadap dunia pendidikan kita? Kekurangan guru itu diisi oleh guru honorer tetapi kemudian status mereka tidak diperhatikan. Di mana letak keadilannya," kritiknya.
Dia menambahkan, Menteri Nadiem Makarim harus berjuang ekstra keras terkait ketersediaan guru ini. Jika pendidikan kita terus menerus dibiarkan dikelola oleh orang-orang yang status gurunya tidak jelas dan pendapatannya dibawah Rp.150.000/bulan maka “lompatan” yang dijanjikan tak akan pernah terwujud.
"Lebih dari satu juta tenaga pendidikan di Indonesia tak jelas statusnya dan tak jelas pendapatannya bahkan jauh lebih rendah dari pendapatan buruh kasar ata buruh bangunan. Jika terkait data guru dan perbandingan siswa dan guru, mereka, satu juta guru yang status dan pendapatannya tidak jelas ini akan digunakan sebagai “data pemanis” tapi jika berbicara status dan pendapatan, mereka diabaikan," tandasnya. (esy/jpnn)
Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad