jpnn.com, JAKARTA - Pengurus Pusat Ikatan Alumni UNPAD (PP IKA UNPAD) merespons tindakan penolakan terhadap salah satu bacapres yang dilakukan sejumlah alumnus Universitas Padjadjaran.
Kepala Pusat Kebijakan Publik IKA UNPAD Guruh Muamar Khadafi mengungkapkan pihaknya sampai saat ini belum mengeluarkan sikap resmi dalam kontestasi Pemilu 2024, termasuk penolakan terhadap Ganjar Pranowo.
BACA JUGA: Menpora Dito: Anak Muda Harus Berpartisipasi di Pemilu 2024
Menurut Guruh, PP IKA UNPAD berupaya menjaga netralitas dan tetap mengedapankan ruang dialog dengan semangat persatuan dan kesatuan bangsa dalam menghadapi pesta demokrasi tersebut.
"Sampai saat ini Pengurus Pusat IKA UNPAD belum mengeluarkan pernyataan resmi tentang penolakan itu," kata Guruh dalam siaran persnya, Minggu (14/5).
BACA JUGA: Pemilu Makin Dekat, Sedulur Saklawase Terus Perkuat Basis Pendukung
Guruh menyampaikan para alumni universitas pada dasarnya terdiri dari individu-individu yang memiliki beragam latar belakang, keyakinan politik, dan preferensi pribadi.
Oleh karenanya, tidak jarang di institusi besar terdapat alumni universitas yang mendukung calon presiden yang berbeda dalam setiap pemilihan presiden.
BACA JUGA: Mengantisipasi Pelanggaran PNS dan PPPK di Pemilu 2024, Pemkab Loteng Bentuk Satgas Netralitas ASN
Dia menyebut dukungan alumni terhadap seorang calon presiden merupakan hal biasa dan berasal dari berbagai alasan.
“Beberapa alumni mungkin juga memiliki koneksi atau hubungan pribadi dengan calon tersebut, misalnya sebagai teman, kolega, atau rekan sejawat,” tuturnya.
Guruh menyebut dukungan alumni tidak mewakili posisi resmi dari universitas itu sendiri, dan sikap resmi dari Pengurus Pusat IKA UNPAD selaku organisasi resmi yang diakui.
Menurut dia, universitas biasanya berusaha untuk tetap netral secara politis dan memberikan kebebasan kepada para alumni untuk mengambil sikap politik masing-masing.
"Walaupun ada alumni universitas yang mendukung calon presiden di negara lain, hal ini tidak berarti bahwa dukungan itu akan secara signifikan mempengaruhi hasil pemilihan," ujarnya.
"Pemilihan presiden biasanya ditentukan oleh sejumlah faktor yang jauh lebih kompleks dan melibatkan partai politik, pemilih umum, isu-isu kebijakan, dan kampanye politik yang luas," lanjutnya.
Guruh meminta agar perbedaan pendapat mendukung dalam kontesk penolakan kandidat presiden yang beberapa waktu ini hangat di kalangan alumni UNPAD, sebaiknya mengedepankan narasi-narasi yang positif.
“Jangan sampai muncul tuduhan-tuduhan yang cenderung berpotensi pada fitnah. Sebagai contoh apa yang disampaikan Forum Alumni UNPAD yang menyatakan bahwa Ganjar Pranowo memiliki rekam jejak tidak bersih dari dugaan korupsi,” kata dia.
"Padahal ada BAP Miryam, yang menyatakan bahwa Ganjar Pranowo tidak menerima suap tersebut. Bahkan Novel Baswedan pun yang merupakan penyidik pada kasus tersebut menyatakan bahwa tidak ada cukup bukti untuk mengatakan bahwa Ganjar terlibat dalam korupsi E-KTP," ujar Guruh.
Guruh menambahkan alumni UNPAD pada prinsipnya memiliki hak masing-masing terkait preferensi politiknya, namun dalam menjaga marwah demokrasi itu sendiri, narasi-narasi positif perlu dihadirkan yang tidak memecah belah bangsa.
Perlu ruang gagasan-gagasan yang lebih banyak dihadirkan, agar masyarakat menjadi memahami peta jalan bangsa ini ke depan.
“Sambutlah pesta demokrasi ini dengan mengedepankan persatuan Indonesia,” kata dia. (cuy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... ASN Harus Jaga Netralitas di Ruang Digital
Redaktur & Reporter : Elfany Kurniawan