jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Agama (Kemenag) terus mendorong penguatan ekosistem ekonomi haji dan umrah. Rencana ini tengah dibahas bersama antara Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Ditjen PHU) dengan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dan Bank Indonesia.
"Ini menjadi visi dan perhatian bersama, bagaimana berkontribusi dalam penguatan ekonomi masyarakat melalui penyelenggaraan haji dan umrah," kata Dirjen PHU Hilman Latief, Jumat (18/2).
BACA JUGA: Haji Ramli MS Tegaskan TNI Memberi Rasa Aman dan Nyaman Bagi Masyarakat di Aceh Barat
Dia mengungkapkan Kemenag beberapa kali diundang BPKH dan Bank Indonesia terkait hal ini. Ekosistem haji dan umrah merupakan bagian penting dalam penguatan ekonomi masyarakat, terutama usaha mikro kecil menengah (UMKM).
"Kegiatan haji dan umrah berjalan berkesinambungan. Total nominal dana haji dan umrah juga cukup banyak sehingga dampaknya untuk rakyat Indonesia harus terlihat," tuturnya.
BACA JUGA: Menag Usul Biaya Haji Naik, Gus Muhaimin Minta Hal Ini ke Komisi VIII
Hilman menyebutkan dengan dana haji dan umrah yang tidak sedikit, dampaknya untuk Rakyat Indonesia bagaimana? Berapa banyak UMKM dan hasil petani yang bisa diekspor dengan pengiriman konsumsi hasil panen ke Arab Saudi, contohnya.
Kesinambungan itulah kata Hilman, yang saat ini pemerintah pikirkan dan rencanakan.
BACA JUGA: Menag Yaqut: Indonesia Belum Diundang Arab Saudi untuk Bahas Haji 2022
Dia mengakui siklus permasalahannya cukup rumit. Pihak yang serius menangani hal ini juga tidak banyak. Namun, pihaknya berkomitmen untuk terus menguatkan visi tersebut, berkoordinasi dengan berbagai pihak.
"Saya akan terus berkoordinasi dengan berbagai pihak, kementerian/lembaga terkait. Saya akan bertemu Dirjen Perikanan untuk mendampingi para petani dalam melakukan standarisasi hasil ekspor yang sesuai regulasi internasional," jelasnya.
Hilman menambahkan, visi ini tidak akan berhasil kalau tidak melibatkan banyak pihak. Untuk itu, keseriusan akan hal ini harus dijalani dengan konsep yang jelas.
Peran Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan lain-lain juga diperlukan. Keseriusan pemerintah harus dilakukan dengan konsep matang dan tidak lanjut yang berkesinambungan.
Penguatan ekosistem ekonomi haji dan umrah merupakan salah satu program inovasi Ditjen PHU di tahun 2022. Selain itu, ada juga program Sapa Jemaah Masa Tunggu, Transformasi SDM dan Penguatan Tata Kelola Asrama Haji, Manasik Bilingual, serta Penguatan Diplomasi Haji. (esy/jpnn)
Redaktur : Adil
Reporter : Mesya Mohamad