jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI Dr. Jazilul Fawaid SQ., MA., menilai keinginan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memindahkan ibu kota negara (IKN) dari Jakarta ke Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur, sebagai langkah yang tepat.
Beban Jakarta dan Jawa, menurut dia, dari waktu ke waktu semakin berat.
BACA JUGA: Jazilul Tak Mau Banyak Komentar soal Napoleon Bonaparte
''Populasi penduduk semakin bertambah sehingga membuat daya dukung infrastruktur juga semakin padat,” ujarnya di Jakarta pada 6 Februari 2022.
Bila tidak diatasi, hal itu menimbulkan berbagai permasalahan seperti demografi, lingkungan, ekonomi, dan pemerataan pembangunan.
BACA JUGA: Jazilul Fawaid Minta Pemprov DKI Perhatikan Nasib Korban Kebakaran di JakpusÂ
Keinginan memindahkan IKN, menurut politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu, bukan sesuatu yang baru.
Pada masa Presiden Soekarno, ada keinginan memindahkan ibu kota ke Palangka Raya, Kalimantan Tengah.
BACA JUGA: Gus Jazil: Jika PT Diturunkan, Bisa Cegah Politik Identitas
Di masa Presiden Soeharto, keinginan serupa pernah disampaikan dengan memindahkan ibu kota ke Jonggol, Bogor, Jawa Barat.
“Jadi, rencananya sudah lama meski tempatnya tidak sama,” tuturnya.
Setelah mengunjungi lokasi IKN di PPU, pria asal Pulau Bawean, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, itu menilai lokasi yang ada sangat tepat.
Secara geografis, kawasan IKN sepertinya berada di tengah Indonesia sehingga jarak dari barat dan timur sama.
PPU disebut diapit dua kota besar, yakni Samarinda dan Balikpapan.
“Dua kota itu saat ini memiliki pelabuhan udara, pelabuhan laut dan sungai yang modern,” tuturnya.
Fasilitas di kedua kota itu juga sama dengan kota-kota besar lain di Indonesia. Di antara Samarinda dan Balikpapan inilah yang akan memudahkan pergerakan orang dan barang saat IKN dibangun atau sudah berdiri.
“Ke IKN untuk penerbangan bisa lewat Balikpapan atau Samarinda. Demikian juga bila lewat laut bisa lewat laut di Balikpapan atau sungai di Samarinda,” ujarnya.
Dalam kunjungan tersebut, pria yang akrab dipanggil Gus Jazil ini melihat belum ada penduduk di lokasi IKN.
''Di sinilah keuntungannya. Sebab, pemerintah bisa melakukan pembangunan tanpa dibebani dengan masalah pemindahan penduduk,” ucapnya.
Tak adanya penduduk membuat pemerintah lebih leluasa untuk berkreasi dalam membangun tata kota.
Dia berharap pembangunan IKN di PPU akan menampilkan tata kota yang baru.
IKN yang ada diharapkan mampu menjadi perekat tidak hanya jarak, tetapi juga kebersamaan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Lebih lanjut dikatakan oleh alumni PMII itu, IKN diharapkan tidak hanya menjadi ibu kota pemerintahan, tetapi juga pusat budaya dan simbol persatuan bangsa.
“Harus menjadi kota yang menampilkan kebinekaan, modern, ramah lingkungan, rapi, bersih, dan teratur,” ucapnya.
Diharapkan, dengan IKN baru, terjadi pemerataan pembangunan. Selama ini, diakui pembangunan hanya terkonsentrasi di Jakarta dan Jawa.
Dengan IKN yang baru, pembangunan akan lebih menyebar sehingga pemerataan ekonomi dan sendi kehidupan lain tercapai.
Terkait nama IKN yang diberikan Presiden Jokowi adalah Nusantara, Gus Jazil sepakat.
Nama ini sudah akrab di telinga rakyat Indonesia. “Bukan sesuatu yang asing lagi bagi masyarakat,” ujarnya.
Secara konsep dalam kitab pada masa Majapahit, Nusantara menunjukkan suatu negara kepulauan yang terdiri atas ribuan pulau. Di sana, ada berbagai kekayaan alam, budaya, bahasa, dan agama.
“Sudah sangat tepat bila dinamai Nusantara,” ujarnya. (mrk/jpnn)
Redaktur : Tarmizi Hamdi
Reporter : Tarmizi Hamdi, Tarmizi Hamdi