jpnn.com, JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Syafruddin mengatakan, pelaksanaan tes CPNS 2018 tidak boleh cacat, harus berlangsung transparan dan bersih.
Karena itu, negara melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk membantu pengamanan pelaksanaan seleksi CPNS. Bukan hanya pengamanan fisik tapi juga siber, ancaman hacker, dan lain-lain.
BACA JUGA: Polisi Ikut Jaga Tes CPNS 2018 untuk Adang Aksi Honorer K2?
“Supaya mereka yang berjuang, ikut seleksi CPNS, bisa menerima hasilnya dengan ikhlas. Kalau dia lulus, Alhamdulillah. Kalau tidak lulus, dia akan menerima,” kata Syafruddin, di kantornya, Jumat (28/9).
Menurut Syafruddin, ujian seleksi CPNS untuk mengisi formasi sebanyak 238.015 pada Oktober mendatang harus memberikan kepastian kepada masyarakat yang mengikuti seleksi. Bahwa apa yang dihasilkan dari seleksi ini betul-betul murni, tidak ada gangguan atau pun rekayasi oleh pihak-pihak lain.
BACA JUGA: Honorer K2: Kenapa Kami Tidak Diprioritaskan?
"Karena itulah kami melibatkan Polri untuk mengamankan, mengawasi, sekaligus membantu pengawasan dalam penyelenggaran seleksi CPNS ini. Kami belajar dari keberhasilan Polri dalam rekrutmen di lingkungan kepolisian beberapa tahun ini yang sangat bersih dan tak ada gejolak," kata Syafruddin.
Pengamanan itu, bukan hanya dalam bentuk pengamanan fisik pada pelaksanaan, dalam proses seleksi dan setelah pelaksanaan, tapi juga pengamanan secara teknologi untuk gangguan sistem IT, hacker, dll.
BACA JUGA: Dewan Surati Presiden, Minta Tes CPNS 2018 Ditunda
Karena itulah, pada kesempatan ini, Syafruddin menyampaikan pesan kuat agar segala bentuk niat-niat yang negatif dalam pelaksanaan seeksi CPNS ini agar dihentikan dan tidak sampai dilakukan.
"Ini atas nama negara. Bapak presiden sudah menugaskan kami semua untuk menjadi ujung tombak dalam penerimaan CPNS ini. Demi kepentingan bangsa dan negara, dan masyarakat," tegas Syafruddin.
Sementara, Kapolri Jenderal Tito Karnavian menyatakan terima kasih atas dilibatkannya secara resmi kepolisian dalam rekrutmen CPNS tahun 2018 ini.
"Ini melibatkan jumlah masyarakat yang besar. Sampai lima juta peserta. Karena melibatkan massa yang besar, tentu ada yang puas, ada yang tak puas. Ini potensi gejolak," ujar Tito.
Jika sampai terjadi gejolak, ujung-ujungnya adalah terlibatnya kepolisian.
"Biasanya, kami di polisi kadang menerima residu, menerima ujungnya saja. Dengan terlibat semenjak awal, potensi-potensi ketidak-puasan sudah bisa kami redam sedini mungkin,” sambungnya.
Caranya, seperti yang dilaksanakan saat ini, rekrutmen dilaksanakan secara transparan dan bersih. Sehingga mereka yang ikut seleksi akan tahu mengapa dia tidak lulus.(esy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Gelanggang Remaja Ditertibkan untuk Tes CPNS
Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad