JAKARTA - Sikap Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional (DPP PAN) sangat tegas terkait usulan penggunaan hak interpelasi terhadap Menteri Negara BUMN Dahlan Iskan. Karenanya, DPP PAN menegur satu-satunya anggota F-PAN di DPR, Nasril Bahar, yang ikut mengusulkan interpelasi.
Nasril sendiri yang mengaku mendapat teguran dari DPP PAN. Hanya saja, teguran disampaikan DPP setelah anggota DPR asal Sumut itu telanjur meneken usulan interpelasi.
"Saya telanjur meneken, baru dihubungi. Saya akan patuh dan taat pada partai. Saya patuh pada ketua umum (Hatta Radjasa, red)," ujar Nasril Bahar, yang saat dihubungi JPNN sedang berada di Palu, kemarin (16/4).
Lantas, apakah akan mencabut dukungan interpelasi? Nasril mengatakan, pihaknya menunggu perkembangan. Dia sudah melihat sinyal baik dari Dahlan Iskan, yang menyatakan siap merevisi Kepmen Nomor 236/MBU/2011. "Begitu direvisi, saya cabut dukungan interpelasi," ujar Nasril.
Seperti diberitakan, Dahlan berjanji untuk menyempurnakan Kepmen Nomor 236 demi memberikan koridor yang lebih jelas kepada deputi menteri BUMN, komisaris, maupun direksi dalam hal transparansi dan akuntabilitas aset-aset BUMN. "Terutama agar lebih berhati-hati dalam mengambil kebijakan yang terkait dengan pelepasan aset BUMN," ujar Dahlan, seperti diberitakan Senin (16/4).
Nasril mengaku memahami langkah Dahlan. Diterangkan, Dahlan ingin memacu kinerja perusahaan-perusahaan BUMN, yang dinilai selalu kalah dengan perusahaan swasta. Perusahaan BUMN, lanjutnya, dipagari dengan empat Undang-undang (UU), yakni UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara, dan UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
Adanya empat UU yang harus menjadi acuan BUMN itu, diakui Nasril, menjadikan perusahaan BUMN lambat bergerak karena terkungkung birokrasi. "Sementara, perusahaan swasta hanya diatur dengan satu UU, yakni UU Perseroan Terbatas," terang Nasril. Contoh arusan birokrasi yang harus dilalui BUMN, antara lain harus melewati persetujuan menkeu.
"Kalau mau efisien, ok, kita dukung Pak Dahlan, dengan mengubah UU-nya, tanpa lewat menkeu," imbuhnya.
Ditegaskan, usulan interpelasi ini bukan didorong oleh perasaan antipati terhadap sosok Dahlan Iskan. "Tapi semata agar sesuai aturan perundang-undangan," ujar Nasril. (sam/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Calon Kepala Daerah Harus Setor Deposit
Redaktur : Tim Redaksi