jpnn.com, JAKARTA - Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Wahyu Utomo mengatakan Pelaksanaan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Summit 2022 hendaknya menghasilkan jalan keluar untuk isu Peta Indikatif Tumpang Tindih (PITTI).
Pelaksanaan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Summit 2022 akan digelar di Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra).
BACA JUGA: Surya Tjandra Sebut GTRA Solusi untuk Permasalahan Daerah
"Memang perlu bagaimana membuat rencana aksi dari PITTI tersebut, kemudian bagaimana untuk sesudah GTRA Summit, supaya Sultra ini menjadi contoh," ujar Wahyu di Ruang Rapat Loka Jenggala, Gedung Ali Wardhana Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis (3/2).
Ia melanjutkan hal tersebut bisa menjadi menjadi momen yang tepat sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000.
BACA JUGA: DPD Minta BPN Optimalkan GTRA untuk Penyelesaian Konflik Pertanahan
Selain itu, Wahyu mengatakan GTRA Summit 2022 memiliki memiliki keterkaitan dengan Presidensi Indonesia G20.
Presiden Joko Widodo dalam arahannya menginginkan sesuatu yang berbentuk realistis, bukan hanya yang bersifat rancangan.
BACA JUGA: Kementerian ATR/BPN Dorong Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sulteng Melalui GTRA
"Kita ingin memberi contoh dalam rangka sustainability dan inclusivity seperti apa. Seperti pemberian sertifikat tanah, penyelesaian ketidaksesuaian perizinan ini salah satu bentuk nyata dalam rangka meningkatkan investasi dan tidak merugikan masyarakat di sana," terang Wahyu. (mcr18/jpnn)
Redaktur : Adil
Reporter : Mercurius Thomos Mone