jpnn.com, JAKARTA - Ketua Dewan Pertimbangan Pengurus Pusat Ikatan Alumni Universitas Indonesia (Iluni) UI Hotbonar Sinaga mengatakan, harus ada tata kelola serta manajemen risiko yang baik dalam pembangunan infrastruktur.
Dengan demikian, penyimpangan maupun kebocoran dana seperti dalam kasus pembangkit listik tenaga uap (PLTU) di Riau bisa dihindari.
BACA JUGA: BUMN tak Akan Bangkrut Garap Proyek Meski Rupiah Melemah
Dia menambahkan, sebagian pendanaan untuk pembangunan infrastruktur diserahkan kepada investor swasta yang memungkinkan mekanisme direct lending.
Karena itu, investor harus dengan cermat saat mengukur besaran tingkat pengembalian modal proyek tersebut.
BACA JUGA: Iluni dan UI Peduli Sigap Bantu Korban Gempa Lombok
“Contohnya pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung. Sejak beberapa tahun lalu pemerintah telah menciptakan berbagai terobosan dalam skema pembiayaan sehingga tidak tergantung dari anggaran pemerintah,” kata Hotbonar dalam diskusi bulanan yang diselenggarakan Policy Centre (Polcen) Iluni UI di kampus UI Salemba, Jakarta Pusat, Kamis (13/9).
Hotbonar juga mengapresiasi pembangunan infrastruktur yang agresif pada era pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.
BACA JUGA: Pujian Misbakhun untuk Usulan Jokowi di RAPBN 2019
Dia mencontohkan pembangunan tol sepanjang 536 kilometer yang dilakukan dalam 3,5 tahun terakhir.
Selain itu, pemerintah juga berencana membangun Tol Trans Jawa dari Merak hingga Banyuwangi pada 2019.
“Pembangunan infrastruktur ini akan menarik investor asing untuk berinvestasi di dalam negeri,” tambah mantan direktur utama Jamsostek itu.
Sementara itu, Chief Executive Officer (CEO) Unit Tim Fasilitasi Pembiayaan Infrastruktur Non Anggaran (FINA) Ekoputro Adijayanto menjelaskan, dari semua pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintah, hanya 42,1 persen yang dibiayai oleh anggaran pendapatan belanja negara (APBN).
Itu pun sifatnya basic. Dengan demikian, sebanyak 57 persen pembiayaan pembangunan infrastuktur dari non-APBN.
“Bappenas yang menyadari keterbatasan kemampuan APBN/APBD berinisiatif membentuk tim fasilitasi pemerintah untuk pembiayaan investasi non-anggaran pemerintah atau PINA. Sebab, selain fungsi utama Bappenas untuk mengawasi pembangunan, juga memiliki fungsi dan tugas untuk mencari sumber dana pembangunan,” kata Ekoputro.
Salustra Satria dari PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) menjelaskan, pihaknya memberikan availability payment untuk proyek yang secara finansial tidak feasible tetapi memberikan efek ekonomi yang baik.
“Proyek yang ditangani PII yang juga sering bekerja sama dengan LPEM FEB UI. Selain memberikan penjaminan, juga dibuat secara transaparan dengan proses lelang terbuka untuk mengantisipasi tercapainya good governance,” kata Salustra.
Dalam kesempatan itu, peneliti LPEM FEB UI Febrio Kacaribu membeberkan data ekonomi makro dan menyampaikan analisisnya bahwa pembangunan infrastruktur dan pembiayaanya sampai tahun ini tidak membebani APBN.
“Walaupun terjadi peningkatan utang, tetapi masih pada tingkat aman,” kata Febrio.
Mantan Direktur Program Magister Manajemen (MM) UI Haryadin Mahardika mengatakan, pembangunan infrastruktur yang tengah giat dibangun pemerintah harus memenuhi prinsip berkeadilan dan berkelanjutan.
Dari sisi berkeadilan, infrastruktur adalah suatu komponen utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.
Namun, dia meminta pemerintah terlalu berfokus pada pembangunan infrastruktur sehingga mengorbankan sektor lain.
“Misalnya, sekarang kita melihat investasi sektor riil menurun cukup jauh meskipun pembangunan infrastruktur naik terus. Hal ini menunjukan sebenarnya ada trade off. Kalau kita bangun satu, yang lain pasti akan ketinggalan,” kata anggota Tim Ekonomi Partai Gerindra itu.
Di sisi lain, Sekretaris Jenderal Iluni UI Andre Rahadian mengatakan, pihaknya akan terus ambil bagian dalam pembahasan topik mengenai negara.
Dia menjelaskan, diskusi tentang infrastruktur itu merupakan hal penting agar masyarakat mengetahui perkembangan pembiayaan langsung dari pihak yang terlibat dan juga dapat memberikan masukan bagi pemerintah.
“Dengan demikian, pembangunan infrastruktur ini tepat sasaran tanpa memberikan beban terlalu besar pada APBN” tutur Andre. (jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... DPR Berjuang agar Anggaran Pertanian 5 Persen dari APBN
Redaktur : Tim Redaksi