jpnn.com, DEPOK - Menteri Ketenagakerjaan, M. Hanif Dhakiri menjelaskan program Kartu Prakerja akan diimplementasikan dalam bentuk pelatihan dan sertifikasi. Saat ini pemerintah masih terus mematangkan program tersebut. Program ini ditargetkan dapat berjalan pada tahun 2020.
"Nanti untuk yang Kartu Prakerja itu cost-nya termasuk sertifikasi. Jadi Kartu Pra Kerja itu ada pelatihannya, ada sertifikasinya," kata Menaker Hanif usai menghadiri Pengukuhan Guru Besar Tetap Fakultas MIPA UI di Depok, Rabu (31/7).
BACA JUGA: PPID Kemnaker Terus Perangi Disinformasi dan Hoaks Ketenagakerjaan
Menaker menjelaskan Kartu Prakerja merupakan upaya pemerintah untuk menggenjot investasi SDM, baik melalui pelatihan di BLK pemerintah, LPK swasta, maupun training center industri.
BACA JUGA: Lebih Baik Rp 10 T untuk Kartu Prakerja Dipakai Tuntaskan Masalah Honorer K2
BACA JUGA: Kemnaker Wujudkan Reformasi Birokrasi Melalui GNSTA
“Ini adalah salah satu upaya kita memperkuat investasi SDM secara masif,” terangnya.
Adapun, target penerima Kartu Prakerja adalah angkatan kerja baru, skill shifting untuk angkatan kerja lama, serta pekerja yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
BACA JUGA: BBPLK Medan Dukung Pengembangan Pariwisata Danau Toba
Ia menambahkan, dengan adanya investasi SDM yang masif, penerima Kartu Prakerja memiliki akses untuk meningkatkan keterampilan ataupun alih keterampilan. Sehingga, akan membantu penerima Kartu Prakerja untuk masuk pasar kerja, alih profesi, maupun berwirausaha.
Saat ini, pemerintah telah mengestimasikan anggaran sekitar Rp 10 triliun untuk program Kartu Prakerja tersebut. Target awal program Kartu Prakerja ini dapat menyasar 2 juta orang.
"Cuma ini masih menunggu keputusan dari Kementerian Keuangan dan Bappenas, yang menjalankan atau menyelenggarakan ini siapa," kata Menaker Hanif.(adv/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kolaborasi Tiga Negara Perkuat Informasi Pasar Kerja dan Pengakuan Kompetensi Keterampilan
Redaktur : Tim Redaksi