jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan mendukung rencana Komisi IV dan VI DPR rapat gabungan dengan Kementerian Pertanian (Kementan) dan Kementerian Perdagangan (Kemendag) membahas persoalan impor beras.
Namun, Taufik mengingatkan yang lebih penting data statistik jangan sampai dipermainkan ketika sudah masuk ranah politik.
BACA JUGA: Fadli Zon: Impor Beras Usaha Memiskinkan Petani
“Harus jujur, jangan sampai nanti kemudian tidak jelas akurasi dan data mana yang dipakai," kata Taufik di gedung DPR, Jakarta, Rabu (24/1).
Taufik juga mengingatkan harus ada koordinasi antara Kementan dan Kemendag untuk memastikan apakah impor beras itu betul-betul dibutuhkan masyarakat atau tidak. Jangan sampai, kata dia, keputusan akan kepastian kebijakan itu diambil hanya oleh kementerian tertentu saja.
BACA JUGA: Slogan Kerja Kerja Kerja, Faktanya Impor Impor Impor
"Tapi, harus dimasukkan dalam sidang paripurna kabinet. Jadi, harus lintas sektoral, dari Kemendag, Kemenkeu, Kementan, Kementerian BUMN dan Bulog itu seperti apa," ungkapnya.
Karena itu, Taufik menegaskan, tidak bisa hanya satu kementerian saja memutuskan untuk mendatangkan ratusan ribu ton tanpa melakukan koordinasi dengan lainnya. "Nanti ini pada akhrinya bisa masuk ranah politisasi," katanya.
BACA JUGA: Rommy: Impor Beras Harusnya pada Masa Paceklik
Menurut Taufik, langkah koordinasi itu diperlukan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Seperti pat gulipatnya yang sudah menjadi rahasia umum untuk mendapatkan fee. Nah, kata Taufik, untuk menghindari itu harus diadakan rapat kabinet yang dipimpin oleh presiden.(boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pemerintah Impor Beras Lagi, Pilpres Tak Usah Pilih Jokowi
Redaktur & Reporter : Boy