jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPP Partai Gerindra M Nizar Zahro sudah tak percaya lagi dengan slogan ‘kerja kerja kerja’ yang disuarakan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sebab, kini justru pemerintah malah mengambil kebijakan impor pangan.
"Saat ini komoditas yang akan diimpor adalah beras, garam dan daging kerbau. Sebelumnya pemerintah juga pernah mengimpor cangkul," kata Nizar, Rabu (24/1).
BACA JUGA: Ke Sri Lanka, Jokowi Awali Lawatan ke 5 Negara Asia Selatan
Legislator Gerindra itu menambahkan, Jokowi yang pada masa kampanye Pemilu Presiden (Pilpres) 2014 berjanji tidak akan mengimpor beras ternyata mengingkarinya. Tak tanggung-tanggung, pemerintah akan mengimpor 500 ribu ton beras senilai Rp 3,6 triliun.
"Beras impor akan didatangkan dari Thailand, Vietnam dan Pakistan," jelasnya.
BACA JUGA: Jokowi Pengin Solusi Jangka Panjang Atasi KLB di Asmat
Menurut Nizar, keputusan impor yang hampir bersamaan dengan datangnya musim panen raya tentu akan menyengsarakan petani. "Penolakan impor beras sudah disuarakan berbagai pihak, namun pemerintah tidak menggubrisnya dan akan tetap mengimpor beras," paparnya.
Ketua Umum Satria Gerindra itu juga menyoroti rencana pemerintah mengimpor garam sebanyak 3,7 juta ton. Impor sebanyak itu selain menyengsarakan petambak garam juga mengundang keprihatinan.
BACA JUGA: Rommy: Impor Beras Harusnya pada Masa Paceklik
"Sebagai negara dengan garis pantai terpanjang kedua dunia ternyata tidak sanggup memenuhi kebutuhan garam," ungkapnya.
Selain beras dan garam, pemerintah juga sudah memutuskan mengimpor 100 ribu ton daging kerbau dari India. Peternak sapi dan kerbau di dalam negeri menentang rencana itu karena bisa merugikan mereka.
Derasnya impor berbagai komoditas tentu saja membingungkan rakyat karena sangat kontradikrif dengan semangat kerja, kerja, dan kerja yang pernah digelorakan. Nizar mengatakan, terlalu mudahnya pemerintah membuka keran impor membuktikan tidak ada semangat kerja dari Kabinet Kerja.
"Bisa jadi tagline kerja, kerja, dan kerja sudah berubah menjadi impor, impor dan impor. Dan tentu saja rakyat lah yang paling disengsarakan akibat kebijakan impor," pungkas anak buah Prabowo Subianto di Gerindra itu.(boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Hasto Ogah Persoalkan Menteri Rangkap Jabatan, Ini Alasannya
Redaktur & Reporter : Boy