Inalum Jadi BUMN

Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengatakan, pemerintah sudah berkomitmen penuh untuk mengambil alih perusahaan produsen aluminium tersebut pada tahun ini juga. "Nanti Inalum akan menjadi BUMN yang berdiri sendiri, pengelolaannya pasti di bawah Kementerian BUMN," ujarnya Jumat (15/3).

Awalnya, pemerintah berencana mengambil alih saham Inalum dengan cara pembelian saham yang dikuasai pihak Jepang oleh Pusat Investasi Pemerintah (PIP) yang berada di bawah Kementerian Keuangan, lantas PIP akan melakukan tender untuk mencari mitra yang bisa mengelola Inalum. Namun, rencana tersebut diubah. "Jadi, sahamnya tidak akan dijual lagi karena langsung jadi BUMN," katanya.

Sebagaimana diketahui, kepemilikan Inalum saat ini terbagi antara pemerintah Indonesia (41,12 persen) dengan konsorsium swasta-pemerintah Jepang yang tergabung dalam Nippon Asahan Alumunium (58,88 persen). Berdasarkan kontrak yang ditandatangani pada 7 Juli 1975 di Tokyo, pengaturan kerja sama tersebut akan berakhir pada 31 Oktober 2013.

Selama ini pemerintah Jepang terus menyatakan keinginannya untuk tetap dilibatkan dalam pengelolaan Inalum. Bagi Jepang, Inalum memang sangat strategis. Saat ini, dari total produksi aluminium sebanyak 250.000 ton per tahun, 150.000 ton diantaranya diekspor ke Jepang untuk memenuhi kebutuhan industri elektronik dan otomotif di Negeri Matahari Terbit tersebut.

Sementara itu, 100.000 ton lainnya dialokasikan untuk kebutuhan industri Indonesia. Padahal, saat ini kebutuhan aluminium untuk industri di Indonesia mencapai 300.000 ton dan terus naik seiring dengan pertumbuhan ekonomi. Akibatnya, setiap tahun Indonesia harus mengimpor sekitar 200.000 ton aluminium.

Pembeli produk Inalum dalam negeri sebanyak 60-100 perusahaan yang bergerak dalam produksi aluminium alloy, ekstrusi, sheet, foil, kawat listrik, alat-alat rumah tangga yang tersebar di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Sumatera Utara.

Terkait dana pengambilalihan, Agus menyatakan sudah siap. Saat ini, pemerintah sudah memiliki dana Rp 2 triliun yang dianggarkan pada 2012 dan Rp 5 triliun pada 2013, sehingga totalnya mencapai Rp 7 triliun. "Dana sudah ada, tinggal eksekusi saja dan itu sekarang di bawah tanggung jawab Kementerian Perindustrian," ucapnya.

Sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan sudah mengutarakan keinginannya agar setelah diambil alih, pengelolaan Inalum bisa dilakukan oleh BUMN. Apalagi Inalum juga memiliki Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) berkapasitas 426 megawatt. "Karena itu, sebaiknya (pengelolaan Inalum) memang diserahkan ke BUMN," ujarnya. (owi/kim)