jpnn.com, JAKARTA - Rapat Paripurna DPR RI akhirnya menyetujui RAPBN 2021 menjdi UU APNN 2021. Anggaran belanja pemerintah mencapai Rp 2.750 triliun. Karena defisit APBN ditetapkan 5,7 persen, pemerintah akan menerbitkan utang baru Rp 1.177 triliun.
Pemerintah harus dipastikan mampu menggunakan dana APBN 2021 untuk menggerakkan roda perekonomian dan menangani Pandemi Covid-19 dengan benar.
BACA JUGA: Anggaran Belanja di APBN 2021 Dipatok Rp 2.750 Triliun, Ini Perinciannya
Ekonom INDEF (Institute for Development of Economics and Finance) Bhima Yudhistira mengatakan belanja APBN 2021 harus diarahkan untuk tiga fokus. Yakni kesehatan, menjaga daya beli masyarakat, dan memberikan bantuan kepada UMKM.
“Khusus untuk UMKM masih banyak sektor mikro dan ultra mikro yang butuh bantuan finansial. Survei dari ADB sebanyak 90 persen UMKM membutuhkan bantuan finansial dalam menghadapi resesi karena pandemi," kata Bhima kepada wartawan, Minggu (3/10/2020).
BACA JUGA: Tok Tok Tok... Pemerintah & DPR Sepakati Defisit APBN 2021 Rp 1.006,4 Triliun
Jadi tahun 2021, terang Bhima, porsi BLT untuk usaha mikro dan ultra mikro setidaknya naik dua kali lipat. Semakin cepat UMKM pulih maka semakin cepat upaya pemulihan ekonomi secara nasional.
Bhima menekankan agar penggunaan dana tepat sasaran pendataan harus diperbaiki. Kemudian lakukan evaluasi dan pengawasan yang makin diperketat.
BACA JUGA: APBN 2021 Disahkan, Anggaran Pendidikan Rp 550,01 Triliun dan Kesehatan Rp 169,72 Triliun
“Agar dana tepat sasaran perlu partisipasi masyarakat melaporkan, misal bantuan tidak tepat sasaran. Di sini pentingnya peran masyarakat,” ujar Bhima.
Terkait penambahan utang, Bhima menyarankan sebaiknya sebelum menambah utang pemerintah perlu melakukan relokasi anggaran secara total. Misalnya kementerian dan lembaga yang boros anggaran tetapi tidak produktif lebih baik dibubarkan dan dananya digeser untuk stimulus prioritas.
Sementara itu Ekonom INDEF Dzulfian Syafrian menambahkan, dana sebaiknya memang difokuskan untuk membantu rakyat kecil.
“Khususnya ke orang-orang kecil duitnya pergi, bukan justru ke para korporat atau pejabat."
Apalagi, lanjutnya, beberapa hari lalu kita juga saksikan bagaimana uang kita dihambur-hamburkan para pejabat negara dengan rapat di hotel mewah yang harganya sampai belasan juta.
"Bukankah rapat-rapat tersebut bisa dilakukan di Jakarta saja, biar hemat anggaran? Bukankah rapat-rapat bisa dilakukan secara virtual demi mengurangi resiko penyebaran Covid-19?," kata Dzulfian.
Sebelumnya, Sekjen DPP PAN Eddy Soeparno mengatakan pihaknya tetap akan memantau penggunaan dananya agar tepat sasaran dan bermanfaat menggerakkan roda perekonomian, di samping membiayai aspek sosial dan kesehatan akibat Covid-19.
Eddy menjelaskan belanja pemerintah harus diarahkan ke sektor-sektor yang mampu menunjang target pertumbuhan ekonomi akibat pandemi. Selain itu dana juga diperlukan untuk mengurangi dampak menurunnya kinerja dunia usaha akibat pandemi berkepanjangan ini.
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI ini juga memberikan perhatian khusus pada prospek penerimaan negara, khususnya dari pajak, agar terhindar dari shortfall sebagaimana dialami di tahun-tahun sebelumnya.(fri/jpnn)
Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?
Redaktur & Reporter : Friederich