jpnn.com, JAKARTA - Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Indonesia Miko Ginting mengatakan, langkah DPR menggunakan hak angket untuk menyelidiki Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bisa berdampak terhadap independensi lembaga antirasuwah itu.
"Gangguan terhadap independensi KPK bisa terbuka dari wacana permintaan informasi atau dokumen terkait pengungkapan perkara," kata Miko, Kamis (15/10).
BACA JUGA: Anies Minta Polri Cekatan Ungkap Penyiram Air Keras ke Novel Baswedan
Miko menegaskan, KPK wajib hadir dan menyerahkan segala dokumen apabila diundang Panitia Khusus (Pansus) Angket bentukan DPR. Hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 205 ayat (3) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.
Meski begitu Miko menjelaskan, KPK bisa menolak untuk memberikan informasi atau dokumen terkait perkara kepada Pansus Hak Angket. Hal ini berdasarkan Pasal 17 UU Keterbukaan Informasi Publik.
BACA JUGA: Sys Ns Dipolisikan, Jadi Contoh Untuk Warga Lain
"Yang menyatakan bahwa materi penyidikan adalah dokumen yang bersifat dikecualikan untuk dapat diakses," tutur Miko.
Menurut Miko, pengungkapan informasi maupun dokumen kepada Pansus Hak Angket tidak hanya membuka peluang gangguan terhadap independensi KPK, tetapi juga pada lembaga yudisial dalam memutus perkara-perkara yang sedang atau akan diperiksa di persidangan.
BACA JUGA: Pemanggilan Miryam Bukan Agenda Utama Pansus Hak Angket KPK
Karena itu Miko mengimbau DPR agar berpikir ulang untuk meneruskan pelaksanaan hak angket. Apabila Pansus Angket KPK diteruskan dengan mengabaikan prinsip independensi penegakan hukum, maka hal itu akan mendelegitimasi lembaga yang kini dipimpin Agus Rahardjo tersebut.
"Kesan hak angket bertujuan untuk political shaming dan mendelegitimasi KPK semakin terasa kuat," ucap Miko. (gil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Yusril: Jangan Beri Contoh tidak Baik Bagi Penegakan Hukum
Redaktur : Tim Redaksi