JAKARTA - Sekretaris Jenderal Ikatan Dokter Indonesia (Sekjen IDI), dr Daeng Muhammad Faqih mengatakan indikator keselamatan ibu dan bayi saat melahirkan tidak relevan lagi digunakan sebagai salah satu alat ukur keberhasil program kesehatan.
"Ada hal yang lebih substantif dari sekedar keselamatan ibu dan bayi di saat melahirkan, yakni masalah kualitas bayi yang dilahirkan," kata Daeng Muhammad Faqih, saat diskusi di ruang rapat Fraksi PAN, gedung DPR, komplek Parlemen, Senayan Jakarta, Selasa (22/1).
Menjadikan faktor keselamatan ibu dan bayi saat melahirkan, dikatakannya itu sangat klasik. "Kita juga harus menghitung kualitas bayi yang dilahirkan di samping keselamatan ibu secara terukur."
Dikatakannya, dari sisi kesehatan, cuti hamil itu mestinya tiga tahun karena waktu tiga tahun itu adalah masa-masa yang sangat menentukan bagi pertumbuhan otak dan pisik seorang bayi.
"Bahkan di sejumlah negara maju, anak-anak dijamin ketersediaan gizinya hingga dua tahun. Jadi jangan hanya sebatas cuti sembilan bulan. PAN mestinya juga mendorong pemerintah untuk menyediakan kecukupan gizi bagi bayi," kata dia.
Selain itu, Sekjen IDI juga mengungkap kebijakan sejumlah negara di dunia yang juga memberikan santunan bagi ibu-ibu melahirkan.
Terakhir IDI juga menyatakan Fraksi PAN di DPR sebagai satu-satunya Partai yang tengah berupaya memperhatikan regulasi anak sebagai regenerasi bangsa. "IDI akan berada bersama PAN untuk mendorong lahirnya undang-undang cuti hamil, melahirkan dan menyusui ini," imbuh Daeng Muhammad Faqih. (fas/jpnn)
"Ada hal yang lebih substantif dari sekedar keselamatan ibu dan bayi di saat melahirkan, yakni masalah kualitas bayi yang dilahirkan," kata Daeng Muhammad Faqih, saat diskusi di ruang rapat Fraksi PAN, gedung DPR, komplek Parlemen, Senayan Jakarta, Selasa (22/1).
Menjadikan faktor keselamatan ibu dan bayi saat melahirkan, dikatakannya itu sangat klasik. "Kita juga harus menghitung kualitas bayi yang dilahirkan di samping keselamatan ibu secara terukur."
Dikatakannya, dari sisi kesehatan, cuti hamil itu mestinya tiga tahun karena waktu tiga tahun itu adalah masa-masa yang sangat menentukan bagi pertumbuhan otak dan pisik seorang bayi.
"Bahkan di sejumlah negara maju, anak-anak dijamin ketersediaan gizinya hingga dua tahun. Jadi jangan hanya sebatas cuti sembilan bulan. PAN mestinya juga mendorong pemerintah untuk menyediakan kecukupan gizi bagi bayi," kata dia.
Selain itu, Sekjen IDI juga mengungkap kebijakan sejumlah negara di dunia yang juga memberikan santunan bagi ibu-ibu melahirkan.
Terakhir IDI juga menyatakan Fraksi PAN di DPR sebagai satu-satunya Partai yang tengah berupaya memperhatikan regulasi anak sebagai regenerasi bangsa. "IDI akan berada bersama PAN untuk mendorong lahirnya undang-undang cuti hamil, melahirkan dan menyusui ini," imbuh Daeng Muhammad Faqih. (fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Hotasi Baca Pembelaan, Pramono Beri Dukungan
Redaktur : Tim Redaksi