jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati mengatakan lambannya perkembangan penanganan Covid-19 berdampak pada perekonomian.
Ketua Bidang Ekonomi dan Keuangan DPP PKS itu menyebutkan sejumlah faktor menyebabkan lambannya penanganan pandemi, seperti program vaksinasi yang baru mencapai 4,7 persen dari total penduduk Indonesia yang berjumlah 270 juta jiwa.
BACA JUGA: PKS Minta PLN Genjot Keandalan dalam Pemenuhan Listrik ke RS Rujukan Covid-19
Selain itu, kata dia lemahnya leadership, kurangnya terintergrasi setiap kebijakan, dan lemahnya koordinasi antar pusat dan daerah.
"Melihat eskalasi kasus positif yang hampir mencapai angka 40 ribu kasus per hari, pemerintah jangan lamban. Ini mendesak, harus segera membuat RS darurat, baik di gedung-gedung milik pemerintah atau stadion olahraga," ujar Anis.
BACA JUGA: PKS Mendesak Pertamina Bantu Kelangkaan Oksigen Medis
Menukil data World Bank, Anis menyatakan bahwa Indonesia saat ini menjadi negara berpendapatan menengah ke bawah (lower middle income country) dari sebelumnya negara berpendapatan menengah atas (upper middle income country).
Oleh karena itu, Anis mendesak pemerintah untuk melakukan langkah-langkah stategis.
BACA JUGA: Utang Luar Negeri Indonesia Membengkak, Anis: Pengendalian Akan Makin Sulit
"Jika tidak, situasi ini akan berdampak lebih serius bagi Indonesia sebagai negara, kita akan terus terjebak sebagai middle income country, cita-cita negara memajukan kesejahteraan umum bagi rakyatnya dan menjadi negara makmur makin terhambat," kata Anis.
Anis berpendapat prioritas saat ini ialah menyelamatkan nyawa rakyat Indonesia.
"Kelangkaan oksigen, tempat tidur, dan obat-obatan juga kelelahan nakes harus segera ditangani pemerintah agar semua pasien bisa terlayani, " ujarnya.
Menurut anggota Fraksi PKS DPR RI itu efektifitas vaksin untuk tenaga kesehatan juga perlu ditingkatkan, dengan memberikan vaksin yang miliki efikasi (kemanjuran) yang tinggi yang jauh diatas Sinovac.
"Dengan catatan, vaksin ini diprioritaskan untuk tenaga medis agar penanganan Covid-19 menjadi efektif," ucap Anis.
Selain itu, terkait PPKM Darurat, Anis menyebut hal itu akan berdampak pada ekonomi kuartal III 2021, mengingat ruang gerak publik semakin terbatas.
Wakil Ketua BAKN DPR RI itu mendesak pemerintah agar segera menyalurkan bantuan sosial tunai ataupun non-tunai kepada masyarakat miskin dan rentan miskin dengan data yang tepat sasaran.
"PKS prihatin dengan perkembangan penanganan Covid-19," tegas Anis. (mcr10/jpnn)
Jangan Lewatkan Video Terbaru:
Redaktur & Reporter : Elvi Robia