jpnn.com, JAKARTA - Pelapor Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) urusan Myanmar Thomas Andrews menyatakan prihatin karena Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) masih melibatkan junta Myanmar dalam beberapa pertemuan formal organisasi regional itu.
Dalam acara jumpa pers di Jakarta, Rabu, Andrews mengatakan partisipasi Myanmar terus berlanjut dalam pertemuan-pertemuan formal pertahanan ASEAN.
BACA JUGA: Menaker Ida Fauziyah Ajak ASEAN Tingkatkan Kerja Sama dan Kolaborasi Kembangkan SDM
Dia menyebut ASEAN telah menunjuk Jenderal Tun Aung, panglima tertinggi Angkatan Udara Myanmar, sebagai Ketua Konferensi Kepala Staf Angkatan Udara ASEAN 2023.
Tun Aung adalah komandan yang bertanggung jawab atas serangan di desa-desa di Myanmar dengan pesawat tempur.
BACA JUGA: Bertemu Pemerintah Korea Selatan, Arsjad Rasjid: ASEAN Tujuan Investasi Menjanjikan
Jenderal Tun Aung bahkan telah dikenai sanksi oleh Amerika Serikat, Inggris, Kanada, dan Uni Eropa.
Selanjutnya dua bulan lalu, Panglima Angkatan Laut Moe Aung ditunjuk untuk memimpin pertemuan Kepala Angkatan Laut ASEAN 2024.
BACA JUGA: Abaikan Sikap Indonesia, Pemerintah Thailand Dinilai Mengkhianati ASEAN
Andrews menyebut bahwa junta juga menjadi ketua bersama Kelompok Pakar Pertemuan Menteri Pertahanan ASEAN-Plus (Pertemuan Menteri Pertahanan ASEAN/ADMM-Plus) tentang Kontra Terorisme dengan Rusia, dan Indonesia berpartisipasi dalam pertemuan-pertemuan itu.
“Tindakan-tindakan seperti ini tidak hanya merusak kredibilitas ASEAN, tetapi juga melegitimasi junta dan memperpanjang penderitaan rakyat Myanmar,” kata dia.
Sementara itu, ASEAN membela keputusan tersebut dengan mengeklaim bahwa pertemuan itu bersifat teknis dan tidak melanggar kesepakatan ASEAN untuk melarang keterlibatan Myanmar di level politik dalam pertemuan apa pun, kata Andrews.
“Ini tidak dapat diterima. Junta tidak boleh diundang untuk menghadiri pertemuan ASEAN mana pun,” ucapnya.
Menurut dia, Indonesia harus menunjukkan kepemimpinannya, bersama dengan negara-negara ASEAN lainnya, dengan tidak menghadiri setiap pertemuan yang mengundang junta.
Sejak kudeta militer 1 Februari 2021, junta yang dipimpin oleh Jenderal Min Aung Hlaing telah melancarkan kekerasan dan penindasan terhadap rakyat Myanmar.
Menurut laporan PBB, pasukan junta telah membunuh lebih dari 3.000 warga sipil dan menahan sedikitnya 19.000 orang, juga menyebabkan lebih dari 1,5 juta orang mengungsi dan lebih dari 58.000 rumah, sekolah, serta klinik habis terbakar. (ant/dil/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Adil Syarif