jpnn.com - JAKARTA - Pemerintah Indonesia dan Malaysia sepakat untuk mempercepat penyelesaian masalah perbatasan kedua negara. Kesepakatan ini dibuat langsung oleh Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Malaysia, Najib Razak dalam pertemuan bilateral antara kedua negara di Putra Jaya, Malaysia, Jumat (6/2).
Salah satu poin yang disepakati adalah diselenggarakannya perundingan teknis batas maritim Indonesia-Malaysia pada tanggal 24-26 Februari 2015. Selain itu, kedua kepala negara sepakati menunjuk negosiator utama untuk perundingan tersebut.
BACA JUGA: Waduh! Pulau Penyengat Tunggu 11 Tahun Lagi jadi Warisan Dunia
"Indonesia dan Malaysia juga sepakat untuk menyelesaikan Standard of Procedures (SOP) dalam menangani nelayan-nelayan di wilayah perairan yang masih tumpang tindih status kepemilikannya," tulis Kementerian Luar Negeri dalam keterangan pers yang diterima JPNN.
Selain itu, kedua negara juga sepakat untuk mendorong upaya perlindungan yang lebih terhadap Buruh Migran Indonesia. Di antaranya melalui penguatan pengiriman tenaga kerja melalui sarana legal dan prosedural.
BACA JUGA: Ini Alasan Kompolnas tak Masukkan Nama Suhardi Alius
Dalam kesempatan itu, PM Malaysia juga setuju untuk memberikan ijin bagi pendirian Community Learning Centers (CLCs) di Sabah dan Sarawak. Fasilitas ini bertujuan untuk menjamin akses pendidikan bagi ribuan anak-anak BMI di Malaysia.
Secara khusus, kedua pemimpin bertekad untuk terus mengoptimalkan potensi kerja sama ekonomi, termasuk di bidang perdagangan dan investasi. Di antaranya dengan menggalakkan kerja sama promosi perdagangan dan investasi bersama.
BACA JUGA: Kata Tedjo, Jokowi tak Suka Disodori Nama Calon Kapolri
"Dalam kaitan ini, Presiden Jokowi mengundang investor Malaysia untuk berinvestasi di Indonesia, khususnya sektor infrastruktur, seperti jalan tol, pembangkit tenaga listrik, kereta api dan pelabuhan," tulis pihak Kemlu lagi. (dil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kompolnas tentang Budi Waseso: Oke Tuh
Redaktur : Tim Redaksi