jpnn.com, JAKARTA - Presiden Komisaris NT Corp Nurdin Tampubolon mengatakan, Indonesia sangat tertinggal dalam pengelolaan data digitalisasi atau big data. Padahal di menyebut di negara-negara maju, penggunaan big data sudah diterapkan sejak 2009 lalu.
Anggota Komisi I DPR itu menambahkan, manfaat mengakses big data sangat besar, terutama membuka peluang usaha bagi entrepreneurship yang baru akan memulai (startup).
BACA JUGA: Raksasa IT asal AS Luncurkan Platform DSP untuk Pasar Indonesia
Menurut dia, big data dapat dikelola menjadi faktor produksi sektor barang dan jasa. Misalnya, menjadikan teknologi dari perencanaan menjadi barang atau jasa.
"Dan itu tentunya juga berguna bagi bangsa dan negara karena di zaman millenial ini akan banyak anak-anak muda, yang dapat memanfaatkan big data dalam rangka menjadi pengusaha, politikus," kata ungkap Nurdin usai menjadi narasumber dialog Nusantara bertajuk Big Data, Millenial, Startup, & Entrepreneurship di Jakarta, Sabtu (30/9).
BACA JUGA: Ini Keunggulan Big Data untuk Hitung Wisatawan
Menurut dia, big data merupakan data yang telah terhimpun dari sistem digital yang sudah ada di seluruh dunia. Jadi, kata Nurdin, setiap manusia, negara maupun organisasi itu sudah terekam di big data.
Hal itu juga sudah tersistem melalui internet atau lainya. "Sehingga big data ini bisa digunakan oleh siapa saja, meliputi apa saja, apa itu terkait sumber daya alam, teknologi, (riwayat hidup) manusianya semuanya ada di situ," ujarnya.
Ketua Fraksi Partai Hanura di DPR itu menuturkan, ini akan membuat transpran dan bisa melihat data milik negara lain. Dia mengatakan, Indonesia memang sudah terlambat menerapkan digitalisasi big data.
"Kita masih analog switch off hingga sekarang ini. Padahal keuntungan dari digital itu sangat besar," katanya.
Dia mengatakan, tentu ada faktor yang membuat Indonesia tidak melaksanakan big data. Pertama, kata Nurdin, mungkin saja para pengusaha digital belum mau membagi kuenya.
"Kedua, kesiapan infrastruktur masih minim meskipun sudah ada. Ketiga, keseriusan pemerintah yang masih setengah-setengah. "Seharusnya kebijakan pemerintah mendukung itu dan harusnya sudah dilakukan," kata wakil ketua umum Partai Hanura ini. (boy/jpnn)
Redaktur & Reporter : Boy