jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Pengurus Pusat Satuan Relawan Indonesia Raya (PP Satria) Nizar Zahro mengatakan Dewan Direksi Eksekutif Bank Dunia menyetujui pinjaman baru senilai USD 300 juta atau setara Rp 4,2 triliun (kurs Rp14.000) yang akan mendukung pemerintah Indonesia dalam melakukan reformasi.
Nizar pun mengkritik yang dilakukan pemerintah Indonesia tersebut. Nizar mempertanyakan tujuan dan manfaat utang itu.
BACA JUGA: Gerindra Tak Mau Prabowo Turun Level Jadi Pendamping Amien
"Jangan mengelola negara dengan mengandalkan utang. Kalau hanya mengandalkan utang dan tidak melakukan kreativitas untuk meningkatkan sumber pemasukan APBN, semua orang bisa menjadi presiden. Tidak perlu Jokowi," kata Nizar, Minggu (1/7).
Menurut Nizar, utang tersebut diklaim untuk menopang program reformasi maritim di Indonesia. Padahal poros maritim yang didengung-dengungkan oleh Presiden Jokowi hingga tahun keempat pemerintahannya tidaklah ada terobosan baru dan progresif. Poros maritim hanya gagasan melangit yang tidak terealisasi.
BACA JUGA: Respons Gerindra untuk Permintaan Eggi Sudjana
I"Karena itulah utang ini harus disoroti bersama. Jangan sampai hanya jadi lahan baru korupsi yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu," ungkap anggota Komisi X DPR ini.
Nizar juga mengkritik utang negara yang terus meningkat. Berdasar data dari Bank Indonesia (BI), utang luar negeri Indonesia pada akhir Januari 2018 meningkat 10,3 persen (yoy) menjadi USF 357,5 miliar atau sekitar Rp 4.915 triliun (kurs Rp 13.750 per dolar AS).
BACA JUGA: Optimisme Moeldoko Tanggapi Pesimisme Prabowo
"Padahal saat kampanye pilpres tahun 2014 lalu, pihak Jokowi berjanji akan menolak hutang luar negeri. Tapi, kenyataannya justru sebaliknya," pungkasnya. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Jokowi Kian di Atas Angin, Peluang Calon Lain Masih Terbuka
Redaktur & Reporter : Boy