jpnn.com, JAKARTA - Keberhasilan Indonesia dalam mengamankan posisi tiga besar dalam ajang SEA Games 2021 di Vietnam mendapatkan apresiasi banyak kalangan.
“Kendati demikian, penghargaan dan perhatian pemerintah kepada atlet jangan sekadar lips service,” kata Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda, Kamis (26/5/2022).
BACA JUGA: Kepala Bakamla RI Sambut Kedatangan Atlet Indonesia SEA Games 2021
Menurut Huda, munculnya kasus litfer Indonesia Nurul Akmal yang mengaku tidak mendapatkan apresiasi semestinya jadi perhatian pemerintah termasuk pemerintah daerah.
“Kisah Junita Malau peraih emas wushu di SEA Games Vietnam yang harus berjuang membanting tulang sebagai buruh tani saat tidak ada event pertandingan menjadi bukti jika perhatian kepada atlet masih sebatas lips service,” ujar Ketua Huda.
BACA JUGA: Ketua Komisi X: Tim Bulu Tangkis Putra Indonesia Tetap Layak Mendapat Apresiasi
Huda menjelaskan persoalan penghargaan kepada atlet berprestasi memang menjadi masalah yang tak kunjung tuntas dari tahun ke tahun.
Para atlet biasanya hanya akan mendapatkan perhatian luar biasa saat mereka meraih prestasi. Sedangkan saat karier mereka mulai redup maka perhatian kepada mereka akan hilang begitu saja.
BACA JUGA: Gagal Bawa Indonesia Rebut Emas SEA Games 2021, Shin Tae Yong Langsung Tebar Janji Manis
“Banyak kasus saat atlet di masa tua mereka hidup seadanya, bahkan ada beberapa kasus mereka harus bekerja kasar meskipun di saat jaya mereka atlet penyumbang emas SEA Games, Asian Games, atau bahkan olimpiade,” kata Huda.
Kasus Nurul Akmal dan Junita Malau, kata Huda kian menegaskan jika pola perhatian pemerintah kepada atlet berprestasi masih belum banyak berubah.
Menurut Huda, Junita Malau misalnya harus menjadi buruh tani untuk menyambung hidup di saat tidak ada pemusatan Latihan atau event olahraga yang harus diikuti.
Padahal atlet wushu asal Sumatera Utara ini merupakan peraih PON Papua dan terbaru berhasil menorehkan medali emas dalam SEA Games 2021 Vietnam.
“Janji pemerintah daerah untuk memprioritas Junita sebagai ASN juga tak kunjung terealisasi. Pun juga Nurul Akmal yang meraih medali emas Olimpiade dan terbaru emas SEA Games Vietnam tetap menanti janji untuk diangkat sebagai ASN karena saat ini masih menjadi tenaga honorer di lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Aceh,” ujar Huda.
Huda menilai saat ini memang sudah ada UU Keolahragaan yang menjamin hak-hak dasar atlet seperti BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.
Kendati demikian, menurut Huda, harus dipastikan jika mereka juga mempunyai sumber penghasilan memadai baik dari sektor usaha maupun sektor lainnya.
Oleh karena itu, menurut Huda, hal ini menjadi pekerjaan rumah bersama baik dari Kemenpora, Pengurus Besar Cabang Olahraga, pemerintah daerah, BUMN, hingga swasta untuk memastikan jika para atlet yang berjasa kepada negara bisa mempunyai hidup layak.
Politikus PKB ini menegaskan banyak skema yang bisa dilakukan agar para atlet berprestasi mendapatkan kesejahteraan layak. Bisa dengan mendampingi mereka dalam melakukan usaha hingga mengangkat mereka menjadi aparatur sipil negara.
“Jika ada pendampingan maka para atlet ini saat menerima penghargaan jangka pendek seperti bonus, uang hadiah atau lainnya bisa mengelolanya untuk modal hidup mereka saat mereka pensiun dari dunia olahraga. Memang terkesan rumit, tetapi bukan berarti hal itu tidak bisa dilakukan jika memang ada inisiasi kuat dari pemerintah,” pungkas Huda.(fri/jpnn)
Jangan Lewatkan Video Terbaru:
Redaktur & Reporter : Friederich Batari