jpnn.com, JAKARTA - Menteri LHK Siti Nurbaya menegaskan jika Pandemi COVID-19 telah merintangi upaya-upaya pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goal (SDGs) dari masing-masing negara di dunia.
Oleh karena itu, ke depan negara-negara anggota G20 sebagai 20 kekuatan terbesar dunia diharapkan dapat merumuskan rencana pembangunan berkelanjutan yang lebih ambisius.
BACA JUGA: KLHK Haltim Sebut Sedimentasi di Pantai Moronopo Sudah Berlangsung Lama
Menteri Siti mengingatkan agar negara-negara G20 dapat menyelesaikan tantangan-tantangan lingkungan secara seimbang dan holistik, sambil membangun dunia pasca-pandemi yang lebih tangguh dan inklusif berdasarkan keadaan dan prioritas kebangsaan masing-masing.
Dia juga menyebut jika G20 dapat menjadi katalis yang mempercepat pemulihan lingkungan dan mendorong pembangunan berkelanjutan yang lebih baik.
BACA JUGA: KLHK Dorong Sektor Swasta Berperan Atasi Dampak Perubahan Iklim
“Sebagai negara anggota G20, kita memiliki tanggung jawab menjadi katalis global untuk mengatasi tantangan lingkungan dan pemulihan berkelanjutan melalui contoh-contoh konkret,” ujar Siti Nurbaya dalam paparannya pada G20 Environment Ministers' Meeting yang dilangsungkan secara virtual dari Naples, Italia, Kamis malam (22/7).
Dia pun menekankan kepada para Menteri Lingkungan negara-negara anggota G20 bahwa Indonesia tidak hanya mengajak, namun juga telah mengimplementasikan ambisi yang sangat kuat dalam upaya mencapai SDG melalui aksi-aksi konkret yang sudah memperlihatkan hasil dalam perlindungan sumber daya alam nasional.
"Data menunjukkan laju deforestasi Indonesia pernah mencapai 3,5 juta hektare per tahun antara tahun 1996 dan 2000, lalu turun menjadi 0,44 juta pada 2019 dan makin berkurang menjadi 0,115 juta hektare pada tahun 2020," ungkap Menteri Siti.
Dia menambahkan kita telah mencapai rekor terendah laju deforestasi.
Menteri Siti menyebut aksi-aksi konkret lain di antaranya program memperbaiki lahan terdegradasi dengan mempercepat upaya rehabilitasi. Target pada tahun 2030 dapat tercapai net zero land degradation.
“Untuk memulihkan lingkungan dan ekosistem, Indonesia telah merehabilitasi lahan kritis secara signifikan, antara lain selama 5 tahun terakhir, seluas 1,42 juta hektare telah dipulihkan dan tambahan target 600 ribu hektare mangrove hingga tahun 2024," ujar Menteri Siti.
Ekosistem Karbon Biru
Menteri Siti mengatakan Indonesia juga tengah mengatur ekosistem karbon biru melalui peningkatan pengelolaan Indonesian Seas Large Marine Ecosystem (ISLME).
Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia Indonesia juga telah mengeluarkan peraturan untuk memanfaatkan sumber daya kelautan secara berkelanjutan.
Dari aspek sirkular ekonomi Indonesia telah mendorong pengembangan pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan serta mendorong perusahaan manufaktur untuk meningkatkan pengelolaan sampah dan limbah.
Dalam upaya mewujudkan kota berkelanjutan, Indonesia sudah efektif melaksanakan Roadmap Nasional Ekonomi Sirkular 2020-2024 dan meluncurkan Kebijakan dan Strategi Nasional untuk Pengelolaan Sampah di seluruh Indonesia periode 2017-2025.
“Semoga 100 persen sampah kita bisa dikelola dengan baik pada tahun 2025, yaitu 30 persen dikurangi dan 70 persen dikelola secara sistematis,” kata dia.
Di sisi pembiayaan, dia menyebutkan jika Indonesia telah mengembangkan Roadmap “Keuangan Berkelanjutan 2025”.
Selanjutnya selama 3 (tiga) tahun belakangan, Indonesia telah memperkenalkan instrumen keuangan inovatif untuk alam, ekonomi, dan masyarakat, seperti Sukuk Hijau, SDG Bond dan Sukuk SDG.
Demikian juga keuangan campuran SDG Indonesia One, untuk mendukung pembangunan infrastruktur yang berorientasi SDGs dan pemulihan bencana di Indonesia.
“Ini adalah beberapa contoh tindakan yang telah Indonesia lakukan. Sekarang saatnya bagi semua untuk walk the talk. Lebih banyak yang bisa dilakukan oleh dunia berkembang jika dunia internasional juga memenuhi komitmennya, termasuk dalam hal membuka sumber keuangan dan transfer teknologi," tegas Menteri Siti.
Di akhir paparannya, Menteri Siti mengajak semua negara anggota G20 untuk melakukan aksi kolektif dan global kemitraan bersama-sama jika ingin mengatasi tantangan lingkungan global, karena aksi-aksi nasional saja tidak cukup.
“Kami mendorong G20 untuk memperkuat kerja sama kolektif dan memimpin dunia menuju pemulihan lingkungan yang berkelanjutan," pungkas Menteri Siti.
Hadir mendampingi Menteri LHK dalam G20 Environment Ministers' Meeting, Wakil Menteri LHK, Alue Dohong, Dirjen PPI selaku National Focal Point Indonesia untuk UNFCCC, Laksmi Dhewanti, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan LIngkungan dan Kehutanan Kemenkomarinves Nani Hendiarti, Dirjen PKTL Rhuanda Agung Sudardiman, Dirjen PHL Agus Justianto, Direktur Pembangunan Ekonomi dan Lingkungan Hidup Kemlu Hari Prabowo, Perwakilan dari Kementerian Koordinator Perekonomian dan Pejabat Tinggi Pratama KLHK terkait.(jpnn)
Simak! Video Pilihan Redaksi:
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi