jpnn.com, JAKARTA - Pengamat dan praktisi pendidikan abad 21 Indra Charismiadji angkat bicara soal pelaksanaan seleksi PPPK guru 2021 tahap I.
Dia menilai sumber masalah dari kekacauan dalam seleksi PPPK guru ini karena data pokok pendidikan (Dapodik) tidak di-update.
BACA JUGA: Pengumuman Hasil Sanggah PPPK Guru Tahap I Belum Muncul, Ada Apa Ini?
Akibatnya guru yang sebenarnya sudah tidak mengajar di sekolah negeri, namanya masih ada sehingga dengan mulusnya melamar, ikut tes tahap I, dan lulus.
Sedangkan guru honorer aktif di sekolah negeri yang buka formasi hanya bisa gigit jari.
BACA JUGA: SSCASN Sulit Diakses, Portal Guru PPPK Kemendikbudristek tak Berubah, Pengumuman Molor Lagi?
Menyanggah pun, kata Indra, hanya sia-sia karena dari beberapa laporan yang diterimanya, kemudian dia analisis jawaban sanggah dari Kemendikbudristek itu sepertinya tersistem.
Jadi wajar bila sanggahan yang diajukan tidak menjawab masalah. Justru terlihat aneh dan tidak klop.
BACA JUGA: Penjelasan Kombes Riko soal Pedagang Sayur Ditikam Preman Malah jadi Tersangka
"Saya sudah lihat dan baca jawaban sanggah itu programming. Jadi pasti sama atau mirip, dibuat beberapa versi saja," kata Indra kepada JPNN.com, Jumat (29/10).
Dia pun kembali mempertanyakan kemampuan Mendikbudristek Nadiem Makarim di bidang digital.
Seharusnya kalau benar-benar ahli urusan digital, Nadiem akan dengan cepat mengetahui sumber dari kekacauan seleksi PPPK guru tahap I.
"Katanya menterinya ahli digital? Masa mengurus Dapodik enggak becus? Jangan-jangan memang kompetensinya bukan di digitalisasi," ujar Indra sambil tertawa.
Indra mengatakan kacau balaunya seleksi PPPK guru ini salah satunya karena Nadiem Makarim tidak mau mendengarkan masukan-masukan dari para ahli.
Ramainya kasus dalam seleksi PPPK guru, menurut Indra, karena kekeliruan dalam pemrograman. Semestinya mudah diatasi dan cepat.
"Jawaban sanggah pun berupa program bukan langsung manusia, jadi masalahnya tidak akan selesai. Seharusnya segera diperbaiki saja," ucapnya.
Jika kondisi tersebut akan merugikan peserta. Namun, yang menjadi pertanyaan Indra, apakah pemerintah peduli?
"(Seleksi) PPPK ini saja setengah hati kok. Guru honorer demo saja," cetusnya.
Jika pemerintah mengancam bahwa calon ASN tidak boleh demo, Indra menambahkan, itu menyalahi undang-undang.
Sebab demontrasi itu dilindungi UUD karena pilihan cara menyuarakan aspirasi jika cara dialog tidak digubris.
"PPPK kan sudah terkatung-katung lama," pungkas Indra. (esy/jpnn)
Yuk, Simak Juga Video ini!
Redaktur : Soetomo
Reporter : Mesya Mohamad