Indra Charismiadji: SKB 4 Menteri Gak Ada Guna, Mendikbud Jangan Cuci Tangan 

Senin, 30 November 2020 – 16:50 WIB
Mendikbud Nadiem Makarim menjelaskan soal pembelajaran tatap muka. Ilustrasi Foto: Ricardo

jpnn.com, JAKARTA - Pengamat dan Praktisi Pendidikan Abad 21 Indra Charismiadji mengkritisi keluarnya surat keputusan bersama (SKB) 4 menteri yang menyerahkan kewenangan pembukaan sekolah pada Januari 2021 ke tangan pemerintah daerah.

Menurut dia Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mencuci tangan dari urusan pendidikan selama pandemi dengan hanya menyerahkan tanggung jawab ke pemda, sekolah, dan orang tua murid.

BACA JUGA: 5 Berita Terpopuler: Lho Habib Rizieq Kabur? Bima Arya Terima Surat, Sebaiknya Satuan Terbaik TNI Segera Turun Tangan

"Mendikbud Nadiem Makarim jangan cuci tangan dong. Karena melihat dua SKB 4 menteri lainnya enggak bawa hasil akhirnya limpahkan ke pemda," kata Indra kepada JPNN com, Senin (30/11).

Dia juga meminta Kemendikbud jangan menjaga jarak dengan sekolah, pendidik, tenaga pendidikan, siswa, orang tua, dan dinas pendidikan. Seharusnya Kemendikbud menunjukkan posisi sebagai leader dalam menghadapi pandemi.

BACA JUGA: Faktor-faktor yang Harus Diperhatikan Pemda Sebelum Mengizinkan Pembelajaran Tatap Muka

Seharusnya, kata Indra, Kemendikbud mengomunikasikan praktik-praktik baik pembelajaran jarak jauh (PJJ) yang efektif dan bagaimana mengurangi stres. 

"Perlu diingat bahwa uang rakyat diberikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa baik saat pandemi maupun tidak pandemi," ujarnya.

BACA JUGA: Diberikan Kewenangan Penuh, Pemda Tetap Hati-hati Keluarkan Izin Pembelajaran Tatap Muka

Dia menegaskan, penyesuaian SKB 4 menteri jilid tiga ini tidak akan berguna karena yang pertama saja tidak diikuti.

"Ngapain bikin SKB lagi? Buang-buang waktu saja," cetusnya.

Keluarnya SKB 4 menteri jilid tiga ini, menurut Indra, menjadi bukti pemerintah pusat memang tidak dianggap atau memang tidak pernah ada koordinasi dengan daerah. Ini juga menunjukkan, Kemendikbud memang tidak  bertanggung jawab.

Indra memprediksikan akan terjadi klaster sekolah. Sebab, dengan menggunakan zona saja bahaya apalagi tanpa ada aturan zona.

"Yang SKB 4 menteri jilid satu kan pakai sistem zona untuk pembukaan sekolah. Namun, kebijakan zona enggak diikuti, apalagi ini yang SKB jilid tiga. Kementerian terserah ke daerah jadinya akan jalan sendiri-sendiri," pungkasnya. (esy/jpnn)

 


Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler