jpnn.com, JAKARTA - Pengamat dan Praktisi Pendidikan dari Center for Education Regulations and Development Analysis (CERDAS) Indra Charismiadji menilai saat ini banyak tenaga pendidik baik guru maupun dosen yang berstatus honorer terdampak pndemi virus corona COVID-19.
Banyak di antaranya yang terancam tidak gajian karena dana terfokus pada penanganan COVID-19.
BACA JUGA: Mendikbud Harus Tahu, Mayoritas Honorer K2 Lulus PPPK Adalah Guru
"Ini fakta loh banyak dosen dan guru honorer di masa pandemi COVID-19 justru tidak digaji. Kalaupun ada yang digaji tetapi jumlahnya minim. Sebab, semua anggaran dipotong. Yang enak kan dosen dan guru PNS. Tidur-tiduran saja tetap digaji," kata Indra kepada JPNN.com, Kamis (30/4).
Pemerintah memang sudah menjamin gaji dosen dan guru PNS tetap aman.
BACA JUGA: Titi Honorer K2 Minta Mendikbud Permudah Syarat Sertifikasi Guru
Menurut Indra, pemerintah pusat harusnya memperhatikan keberadaan tenaga pendidik honorer juga. Dia menduga, dalam situasi seperti sekarang ini, yang tetap bekerja justru tenaga pendidik honorer.
"Memang ada jaminan kalau semua guru dan dosen PNS mengajar? Wong saya dapat informasi sejak diberlakukan work from home (WFH) banyak PNS yang pada mudik sebelum 30 Maret. Ironisnya, yang mudik sebelum 30 Maret itu enggak disanksi," tutur Indra.
BACA JUGA: Pak Agus Masuk ke Rumah Perempuan, tetapi Ketahuan, Akhirnya
Indra mengakui memang tidak semua tenaga pendidik PNS yang santai-santai saja di masa pandemi COVID-19.
Namun, melihat perkembangan WFH dan belajar daring, sepertinya yang aktif justru honorer.
Itu sebabnya menurut Indra, pemerintah harus memperhatikan kesejahteraan tenaga pendidik honorer ini. Jangan sampai tenaga pendidik honorer yang bekerja malah tidak digaji.
"Pemerintah harus memberikan bantuan kepada perguruan tinggi maupun sekolah yang kesulitan membayar gaji tenaga pendidik honorer. Jangan hanya yang PNS diperhatikan," ujarnya.
Indra juga menyesalkan, sudah dua bulan pembelajaran daring tetapi data tenaga pendidik dan peserta didik yang terlibat belum ada.
Padahal dari data itu bisa dilihat berapa persentase sekolah dan perguruan tinggi yang melakukan pembelajaran daring. Begitu juga SDM-nya, berapa PNS dan honorer yang terlibat.
Dengan data itu pemerintah bisa menentukan kebijakan yang tepat untuk menangani masalah pendidikan di masa pandemi.
Begitu juga bantuan yang diberikan bisa dipetakan sesuai kebutuhan masing-masing sekolah maupun perguruan tinggi.
"Kalau sekarang semua serba menebak, menduga. Saya sih menduga banyak tenaga pendidik PNS yang menganggur. Karena siapa yang bisa mengawasi mereka benar-benar bekerja?" tandasnya. (esy/jpnn)
Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad