jpnn.com, JAKARTA - Indikator Politik Indonesia mencatat tingkat kepuasan masyarakat terhadap kerja Presiden Jokowi berada di level tertinggi sepanjang 9 tahun terakhir.
Hasil jajak pendapat Indikator pada 11-17 April 2023, menempatkan 1.220 responden dengan tingkat kepercayaan mencapai 95 persen, mendapati approval rating Jokowi kini berada di angka 78,5 persen.
BACA JUGA: PDIP Sudah Memutuskan Dukung Ganjar, Sukarelawan Butuh Kepastian dari Jokowi
Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyatakan salah satu alasan tingginya tingkat kepuasan publik terhadap kerja Jokowi adalah keberhasilan pada monitoring inflasi.
Hal itu diungkapkan Bahlil saat mengikuti pemaparan hasil survei Indikator bertajuk ‘Korelasi Antara Approval Rating Presiden dan Dukungan Atas Capres dan Partai Jelang 2024’ secara virtual, Minggu (30/4).
BACA JUGA: Jokowi-Iriana Halalbihalal ke Rumah Megawati, Sekalian Bahas Dinamika Politik
Selama menjabat sebagai Presiden, Jokowi telah membentuk Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) di bawah komando Mendagri Tito Karnavian.
TPID bertugas memonitor inflasi di daerah-daerah, sehingga jika ada potensi inflasi, maka subsidi transportasi akan dikucurkan.
“Inilah yang menjelaskan kenapa inflasi relatif terkendali, harga-harga kebutuhan pokok terkendali dan disebut sebagai ‘tekan inflasi ala Jokowi’. Karena ini yang telah dilakukan presiden, bekerja sama dengan jajarannya bahkan sampai di daerah-daerah,” kata Bahlil.
Bahlil melanjutkan angka 78,5 persen ini tertinggi sepanjang sejarah.
"Ini patut kita apresiasi," pungkas Bahlil.
Lebih lanjut, Bahlil menilai rumus menekan inflasi ala Jokowi tidak ada dalam buku, termasuk literatur ekonomi biasa.
Sebab, diperlukan instrumen khusus, yakni instrumen moneter di Bank Indonesia, syahdan diterapkan melalui kebijakan pengetatan moneter, seperti menahan peredaran rupiah.
Namun, kebijakan ini akan berdampak luas, termasuk menekan pertumbuhan ekonomi.
"Pada konteks ini, resep menekan inflasi ala Jokowi menjadi mujarab diterapkan," kata Bahlil.
Menurut Bahlil, dalam strategi tersebut, Jokowi tak melawan hukum pasar. Selain itu juga diberikan subsidi transportasi angkutan, terutama untuk distribusi kebutuhan pokok di daerah.
“Dengan begitu harga yang didapatkan di satu daerah relatif sama dengan daerah asal kebutuhan pokok tersebut. Harga menjadi terkendali dan stabil,” jelas Bahlil.
Yang menarik, biaya subsidi transportasi angkutan bahan pokok nilainya kecil. Kendati demikian, Bahlil melanjutkan, dampaknya sangat besar dan meluas.(mcr10/jpnn)
Video Terpopuler Hari ini:
Redaktur & Reporter : Elvi Robiatul