Info BKN soal Pengaturan Pensiun, Cuti PNS & PPPK di Dalam RPP Manajemen ASN 

jpnn.com, JAKARTA - Badan Kepegawaian Negara (BKN) menyampaikan kabar terkini soal pembahasan rancangan peraturan pemerintah (RPP) Manajemen ASN tentang cuti PNS maupun PPPK, Batas Usia Pensiun (BUP), dan Manajemen talenta.

Plt. Kepala BKN Haryomo Dwi Putranto menyampaikan pembahasan perancangan RPP ASN ini perlu dilakukan.

BACA JUGA: Menteri Anas Sebut BUP hingga Jenjang Karier PNS & PPPK Masuk RPP Manajemen ASN 

Sebab, turunan dari undang-undang yang belum diatur pada UU Nomor.20 Tahun 2023 yang dalam penerapannya telah tertuang dalam UU Nomor 5 Tahun 2014. 

“Dengan adanya turunan undang-undang bisa memberikan fleksibilitas dalam menuangkan aturan yang belum ada dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, sebagai contoh tentang Jabatan Pimpinan Tinggi," jelas Haryomo, Sabtu (17/2).

BACA JUGA: PNS & PPPK Full Senyum, Maret Rapelan Gaji Baru, April Lebih Tajir Lagi

Lebih lanjut Haryomo mengatakan ke depannya mekanisme BUP PNS maupun PPPK harus dapat diatur dengan sebaik-baiknya. Tujuannya agar bisa memperhitungkan segala aspek baik kebutuhan organisasi, kesempatan karier ASN dan beban keuangan negara. 

Hal ini untuk mendukung birokrasi yang lincah sesuai dengan arahan Presiden Jokowi.

BACA JUGA: Banyak Guru Honorer Negeri tak Bisa Daftar PPPK 2023, Ajukan 3 Tuntutan 

Sementara itu, Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian Aris Windiyanto menyampaikan bahwa dalam pelaksanaan pemberian cuti ASN, baik PNS maupun PPPK adalah hak pegawai. 

"Cuti termasuk bentuk penghargaaan pegawai untuk menyegarkan pemikiran dalam pekerjaan dan pemerintah wajib memberikan pendapatan tetap harus diberikan,” terang Aris.

Plt. Deputi Sumber Daya Manusia (SDM) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi (KemenPAN-RB) Aba Subagja yang hadir menjadi pemimpin rapat memberikan apresiasi kepada BKN telah berkolaborasi bersama LAN dan ANRI dalam Perancangan RPP ASN. 

“Kami sangat senang sekali berkat kolaborasi yang cukup baik, kami menyakini bahwa RPP ini dapat memenuhi target harmonisasi pada buln April," ujar Aba. (esy/jpnn)