Infografis: Ini Bahaya Merkuri Bagi Kehidupan dan Lingkungan

Rabu, 21 November 2018 – 11:29 WIB
Menteri Siti Nurbaya saat menyampaikan pidato di paripurna DPR RI, saat pengesahan RUU Ratifikasi konvensi Minamata Mengenai Merkuri. Foto: Humas KLHK

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah telah melakukan berbagai kegiatan untuk penghapusan merkuri sesuai arahan Presiden Joko Widodo pada Mei lalu.

Upaya itu meliputi penguatan peraturan, kebijakan dan kelembagaan nasional, pembangunan fasilitas pengolahan emas non-merkuri serta alih mata pencaharian bagi para penambang.

BACA JUGA: Keharmonisan DPRD-Kepala Daerah Perkuat Green Leadership

Khusus terkait upaya alih mata pencaharian di wilayah pertambangan emas berskala kecil, pemerintah tengah membangun model-model transformasi sosial dan ekonomi (transosek) di wilayah PESK yang dilakukan secara partisipatif.

Upaya ini dilakukan dengan menggali berbagai potensi sumber daya alam dan kearifan lokal, memberdayakan masyarakat melalui pembentukan kelompok usaha ekonomi kreatif (entrepreneurship), dan memperkuat organisasi-organisasi sosial lokal.

BACA JUGA: Paus Terdampar di Perairan Pulau Kapota TN Wakatobi

Untuk berhasilnya upaya ini, pemerintah tengah mendorong tumbuhnya sinergi dari berbagai pihak, baik dari lembaga-lembaga pemerintah sendiri (pusat maupun daerah), maupun dari dunia usaha, dan masyarakat.

Pemerintah Indonesia telah menyusun Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri pada tahun 2030.

BACA JUGA: KLHK Tegaskan Komitmen Indonesia soal Merkuri di COP2 Swiss

Selain itu pemerintah juga telah membentuk Komite Penelitian dan Pemantauan Merkuri. Lebih lanjut Imam memaparkan strategi dan tahapan yang diambil untuk melakukan intervensi pengembangan usaha dalam kegiatan transosek.

Pelaksaan strategi diawali dengan membangun database tiap wilayah pertambangan melalui pemetaan kondisi sosial dan ekonomi serta kondisi geografis.

Dengan pemetaan ini, di setiap wilayah penambangan akan diketahui gambaran pola konsumsi, pola ketersediaan waktu, modal, sumber-sumber alternatif pendukung ekonomi dan sosial serta potensi dalam melakukan perubahan sosial ekonomi.

Upaya penghentian PESK ilegal yang dilakukan melalui transosek ini bisa menjadi strategi tepat karena tidak saja akan berdampak pada terhentinya pencemaran merkuri, tetapi sekaligus diharapkan akan mengatasi masalah paling dasar, yaitu kemiskinan.

Selain itu, strategi transosek juga dilakukan untuk meminimalisir dampak sosial dan ekonomi negatif yang ditimbulkan akibat dilarangnya penggunaan dan peredaran merkuri.

Melalui transosek, masyarakat ditingkatkan kemampuan mereka dalam beradaptasi dengan kondisi baru, melalui sumber ekonomi dan mata-pencaharian baru. (adv/jpnn)

 

BACA ARTIKEL LAINNYA... KLHK Terus Lakukan Pemulihan Daerah Aliran Sungai


Redaktur & Reporter : Natalia

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler