jpnn.com, JAKARTA - Direktur Eksekutif IndoBarometer M Qodari mengatakan, korupsi merupakan penyebab paling telak yang bisa menurunkan citra partai politik maupun kadernya.
Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sudah pernah mengalaminya.
BACA JUGA: Andai Kasus e-KTP Belum Selesai Hingga Pemilu 2019
Qodari menjelaskan, Partai Demokrat mencapai kemenangan gemilang pada pemilihan umum 2009 dengan meraih 21 persen. Padahal, pada 2004, hanya meraih tujuh persen.
Namun, ketika Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, Bendahara Umum Nazaruddin dan dua kadernya, Andi Alifian Mallarangeng, Angelina Patricia Pinkan Sondakh terlibat kasus korupsi, berakibat cukup telak pada perolehan suara 2014.
BACA JUGA: Semuanya Ada di Dalam Surat Setebal 121 Halaman Itu
“Partai Demokrat cuma dapat 10 persen. Suaranya 50 persen hilang,” kata Qodari saat diskusi “Perang Politik e-KTP” di Jakarta, Sabtu (18/3).
Dia mengatakan, kasus korupsi semacam bom waktu bagi partai politik. Meski demikian, tidak semua partai mengalami pola yang sama.
BACA JUGA: Pimpinan KPK Jangan Genit Dong....
Qodari menguraikan, pada 2009 PKS meraih sekitar 7,5 persen.
Kemudian, ada kasus korupsi yang menjerat Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq tetapi partai ini relatif mampu bertahan. Raihan di 2014 pun tetap berkisar di angka tujuh persen.
Karenanya, Qodari berpandangan kasus korupsi bisa menjadi penyebab telak menurunnya citra partai.
Selain itu, juga tentu ada variabel lain yang memengaruhi. “Dampak kasus ke partai tergantung soliditas internal. Kalau solid, recovery lebih mudah,” tegasnya.
Menurut dia, untuk partai yang tidak solid dan terjadi perpecahan di internal maka dampaknya akan sangat kuat.
Dia mengatakan, saat itu Partai Demokrat juga tengah terjadi proses pembelahan internal. Memang tidak kelihatan di luar. Tapi, di internal hal itu terjadi.
“Terjadi pertarungan keras antara kubu Anas dan SBY. Bahkan, ada tudingan apa yang dialami Anas karena faktor politik,” tegasnya.
Nah, untuk kasus e-KTP kalau hitung-hitungan ahli hukum bahwa penyelesaiannya memakan waktu dua tahun, maka bom akan meledak dan terasa pada 2019 yang ada pemilu legislatif dan presiden. “Itu terasa signifikan,” katanya.
Menurut Qodari, dampak kepada partai itu tergantung juga positioning terhadap kasus itu terjadi.
Namun, jelas dia, kalau mau tampil beda di masyarakat tentu tidak hanya mengandalkan situasi partai lain yang terjerat kasus.
Partai yang tidak kena kasus juga harus menunjukkan diri lebih baik. Partai tidak bisa beranggapan karena yang lain kena kasus, maka suara pemiih akan lari ke mereka.
“Tapi jika PDI Perjuangan, Golkar, Demokrat kalau betul kader utama kena kasus maka kemungkinan akan terjadi penurunan citra dan penurunan suara,” pungkas Qodari. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Antara Kasus Korupsi e-KTP dan Makan Bubur dari Pinggir
Redaktur & Reporter : Boy