jpnn.com - JAKARTA - Pernyataan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo terkait harapannya agar militer bisa kembali memiliki hak politik, dipertanyakan oleh Wakil Ketua Komisi I DPR Muetya Hafid.
"Saya tidak paham dasar pemikiran panglima, dan saya harap ini hanya selip lidah dan bisa dijelaskan maksud sesungguhnya dari beliau itu apa. Saya masih mencoba berfikir positif, mungkin ini salah ucap atau maksudnya berbeda dengan yang kita tangkap dari media massa," kata Muetya di kompleks Parlemen Jakarta, Kamis (6/10).
BACA JUGA: KPK Kembali Periksa Sejumlah Saksi Terkait Kasus Gubernur Nur Alam
Berkaca dari sejarah, politikus Golkar itu mengungkit lagi bagaimana perjuangan masyarakat pada masa transisi orde baru ke era reformasi, untuk menjadikan TNI sebagai institusi yang profesional dan fokus kepada tugas utama melindungi NKRI dan rakyat.
Bila harapan supaya TNI kembali bisa berpolitik mengacu pada negara lain, Meutya tidak mempersoalkannya.
BACA JUGA: Pimpinan DPD Harap Irman Bisa Memahami
Namun, katanya, harus diingat bahwa Indonesia punya sejarah dan telah menetapkan pilihan dalam menjalankan demokrasi.
"Kita telah memilih ketika reformasi, menghendaki militer fokus kepada tugas-tugas tersebut (melindungi NKRI-red). Dan saya khawatir kalau kita membawa-bawa kemungkinan tersebut maka menimbulkan harapan bagi militer untuk turut berpolitik praktis. Itu yang saya khawatirkan," sebutnya.
BACA JUGA: Segera Tuntaskan Pembahasan Perbatasan RI-Timor Leste
Bila keinginan itu benar-benar terjadi, tambah Meutya, maka bangsa ini kembali ke masa lalu. Tepatnya era Orde Baru dimana dwi fungsi ABRI mencapai puncaknya.
"Kita sudah maju dan memilih meninggalkan dwi fungsi ABRI dan memberikan TNI satu fokus tugas. Saya tidak paham kalau ada yang ingin mengembalikan ini ke era yang lama," pungkasnya.(fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... KPK Kembali Garap Jaksa Farizal
Redaktur : Tim Redaksi