jpnn.com - jpnn.com - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Juri Ardiantoro mengaku kesulitan mendeteksi adanya politik uang dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2017 yang digelar serentak di 101 daerah.
Pasalnya, politik uang terjadi karena adanya kemauan dari kedua belah pihak sehingga tanpa adanya pengaduan, sangat sulit membuktikannya.
BACA JUGA: Calon Tunggal Ditangkap KPK, Bagaimana Pilkadanya?
"Sebagian besar bentuk suap pada para pemilih ini agak sulit dideteksi. Penyelenggara kesulitan kalau para pelaku dan korban (penerima, red) tidak segera melaporkan," ujar Juri usai Rapat Koordinasi Pemantapan Pilkada Serentak 2017 di Jakarta, Selasa (31/1).
Meski sulit dideteksi, Juri mengingatkan agar pasangan calon kepala daerah maupun tim sukses masing-masing tidak melakukan politik uang. Pasalnya, jika ketahuan sanksinya sangat berat yakni pembatalan sebagai calon kepala daerah.
BACA JUGA: Dua Pekan Lagi Pilkada Serentak di 101 Daerah
"Pasangan calon jangan melakukan itu, karena hukuman sangat berat. Penerima, pemberi kena, calonnya bisa di batalkan," ucap Juri.
Selain itu, Juri juga berharap Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dapat lebih aktif menjalankan tugas yang ada termasuk terkait pengawasan politik uang. Sehingga hasil dari pelaksanaan pilkada nantinya benar-benar berkualitas.(gir/jpnn)
BACA JUGA: Kapolri: Wasit tak Netral Akan Picu Perpecahan
BACA ARTIKEL LAINNYA... 1.654 TPS di Papua Barat Rawan DPT Bermasalah
Redaktur & Reporter : Ken Girsang