jpnn.com - JAKARTA - Latar belakang agama tidak membatasi seseorang untuk menjadi pejabat publik.
Identitas primordial tidak menghalangi untuk terlibat dalam urusan pemerintahan.
BACA JUGA: Kapan Ahok Diperiksa terkait Dugaan Penistaan Agama?
Hal itu disampaikan Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Masykurudin Hafidz.
Dia menyatakan hal itu dengan merujuk pada proses pencalonan Pilkada serentak 2017 mendatang.
Di antaranya pilkada DKI Jakarta, Singkawang, Yapen, Ambon, Kepulauan Sangihe, Tapanuli Tengah, Landak, Buleleng, Kupang dan Tapanuli Tengah.
BACA JUGA: Incumbent Cuti, Kemendagri Ingatkan Pemprov Ajukan Pengganti
Pasangan bakal calon kepala daerah yang diusung sejumlah partai politik menganut agama yang berbeda-beda.
"Jadi sangat terlihat, seluruh identitas agama ada dalam komposisi calon di Pilkada serentak gelombang kedua ini," ujar Masykurudin.
Melihat kondisi yang ada, Masykurudin mengingatkan pentingnya tidak menggunakan SARA sebagai alat kampanye.
Namun lebih mengedepankan adu gagasan dan konsep perbaikan dan kemajuan daerah.
"Saya kira mengisi hari-hari kampanye dengan penyampaikan program akan jauh lebih menarik bagi masyarakat, dari pada menggunakan isu primordial. Alangkah indahnya jika perdebatan yang muncul jelang pilkada adalah program kebijakan masing-masing calon dengan tolok ukur yang kuantitatif terhadap keuntungan dan kerugian yang diakibatkan dari kebijakan tersebut," imbuhnya.
BACA JUGA: Pak SBY, di Mana Dokumen Investigasi Kasus Munir?
Masykurudin berharap, adu konsep para calon nantinya bisa benar-benar diterapkan baik secara jangka pendek maupun jangka panjang.
Sehingga kualitas demokrasi di Indonesia benar-benar melangkah maju, lebih baik dari yang sebelumnya.
"Mari kita sudahi isu primordial sebagai alat untuk menjatuhkan, lebih baik menggunakan kekuataan bersama untuk maju ke depan," ujar Masykurudin.(gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Duh, Ada Kabar Tak Sedap soal Pengangkatan CPNS
Redaktur : Tim Redaksi