jpnn.com - JAKARTA - Nama mantan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani (SMI) dan M Chatib Basri ikut menyemarakkan bursa calon menteri di kabinet Joko Widodo-Jusuf Kalla. Namun, presiden yang dikenal dengan sapaan Jokowi itu diingatkan agar tidak memilih pembantu yang melekat dengan citra neo liberal alis neolib.
Menurut Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Enny Sri Hartati, Jokowi tak boleh memilih calon-colon menteri yang lebih pro-pasar alias neolib. "Pertama, Pak Jokowi-JK itu sudah punya kriteria, kriteria utamanya kan ada tiga. Pertama, dia harus profesional. Dan profesional di bidang ekonomi dia harus mempunyai kapabilitas," kata Enny di Jakarta, Selasa (21/10).
BACA JUGA: Sayangkan Banyak WNI Berobat ke Luar Negeri Hanya Karena Gengsi
Kriteria kedua, lanjut Enny, calon menteri harus berintegritas dan terbebas dari berbagai kepentingan. Sedangkan kriteria ketiga adalah prasyarat yang tak kalah penting. Yakni, calon menteri harus memiliki ideologi ekonomian kerakyatan.
"Nah, persoalannya, kalau menteri-menteri yang dipilih itu terlalu pro-pasar, jadi ini bagaimana bisa memenuhi prasyarat memiliki ideologi ekonomi kerakyatan," ungkap Enny.
BACA JUGA: Demokrat Pasti Dukung Jokowi Asal Usung Program Prorakyat
Terkait nama Sri Mulyani dan Chatib Basri yang mulai disebut-sebut di bursa calon menteri, Enny mengingatkan bahwa kedua nama itu merupakan bagian dari pemerintahan era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). "Di bidang ekonomi kabinetnya Pak SBY termasuk yang gagal. Nah kalau gagal, berarti menteri ekonominya zaman Pak SBY gagal. Kalau sudah gagal, kenapa harus dipilih lagi?” paparnya.
Selain itu Enny juga mengingatkan, memilih figur pendukung neolib menjadi menteri sama saja melanggar cita-cita Trisakti dan Nawacita yang ditawarkan Jokowi-JK. "Jadi bagaimana akan konsisten kebijakan pemerintahannya Pak Jokowi-JK, kalau memilih menterinya tidak sesuai dengan ideologi yang diusung?” ungkap dia.(boy/jpnn)
BACA JUGA: JK Mengaku Kedinginan di Istana Wapres
BACA ARTIKEL LAINNYA... Gerindra: KIH Sengaja Hambat Pemilihan Pimpinan Komisi DPR
Redaktur : Tim Redaksi