jpnn.com, JAKARTA - Pengamat politik Ujang Komarudin meminta kubu Joko Widodo - KH Ma’ruf Amin dan Prabowo Subianto - Sandiaga S Uno yang bersaing di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 tak berpuas diri dengan berbagai hasil survei. Alasannya, banyak hasil survei yang tidak sejalan dengan fakta di lapangan.
"Survei benar, tetapi jangan sampai dijadikan alat untuk medeligitimasi," kata Ujang dalam diskusi bertema Mengukur Berbagai Hasil Survei yang digelar Emrus Corner di Jakarta Pusat, Rabu (20/3).
BACA JUGA: Jokowi Tanggapi Santai Hasil Survei Litbang Kompas
Ujang menjelaskan, ketidaksesuaian hasil survei dengan penghitungan suara versi Komisi Pemilihan Umum (KPU) bisa dilihat dalam sejumlah pemilu, salah satunya Pilkada DKI Jakarta 2017. Merujuk berbagai hasil survei, calon gubernur petahana Basuki T Purnama alias Ahok yang punya elektabilitas tertinggi justru kalah dalam penghitungan suara di KPU DKI.
Namun, kasus penistaan agama yang menyeret Ahok membuatnya kalah melawan duet Anies Baswedan - Sandiaga S Uno. "Semua pengamat mengatakan bahwa Pak Ahok dipasangkan dengan sendal jepit menang, tetapi kan ada kejadian-kejadian di luar dugaan yang bisa menjadi pemicu," ujarnya.
BACA JUGA: Maruf Amin: Sudah Seharusnya Pamekasan Dukung Saya dan Jokowi
Sementara Ikrama Masloman dari Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA mengatakan, jajak pendapat bukan prediksi untuk hasil akhir. Dia menyebut survei hanya mampu memprediksi elektabilitas pada waktu tertentu.
"Jika tidak ada kapitalisasi kampanye yang dahsyat tentu tidak akan berubah suaranya," ujar Ikrama.
BACA JUGA: Elektabilitas Jokowi Sudah di Bawah 50 Persen Memang Mengagetkan
Pada kesempatan sama pengamat politik Emrus Sihombing mengatakan, sejuah ini belum ada perubahan yang signifikan tentang elektabilitas kontestan pilpres yang disajikan oleh sejumlah lembaga survei termasuk Litbang Kompas. Menurutnya, angka perubahan elektabilitas masih dalam rentang margin of error.
"Sesungguhnya tidak ada perubahan, naik dan turun. Masih di batas margin of error," ujar Emrus.
Emrus menduga tidak adanya perubahan elektabilitas karena mesin politik partai yang mendukung kedua paslon belum bekerja maksimal. Menurutnya, masing-masing parpol memprioritaskan kemenangan di pemilu legislatif.
"Kalau secara formal tidak mungkin diganti agar elektabilitas meningkat. Secara informal gusur saja timses (parpol) diganti dengan timses yang tidak mencalonkan di legislatif," tandas Emrus.(tan/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ini Sinyal Darurat Untuk Jokowi
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga