jpnn.com - JAKARTA – Direktur Lingkar Madani Indonesia (LIMA), Ray Rangkuti, memperkirakan Pemilu 2014 yang akan berlangsung 9 April tahun depan hanya akan menjadi ajang menguras dana negara. Sebab, ternyata banyak pihak berlomba-lomba mengajukan anggaran fantastis dengan berkedok pengamanan.
“Contohnya seperti dana pengamanan yang dimintakan Polri sebesar Rp 3,5 triliun, itu membuat kita benar-benar geleng kepala. Belum lagi pihak TNI yang meminta hingga Rp 100 miliar. Begitu mudah lembaga-lembaga negara ini menyebut angka, seolah itu tidak berkorelasi dengan kemiskinan rakyat Indonesia,” ujarnya di Jakarta, Selasa (17/12).
BACA JUGA: Pemberhentian Sementara Tunggu Atut Berstatus Terdakwa
Ray mengaku merinding mendengar jumlah anggaran yang diminta kedua institusi itu. Bukan saja karena nilainya yang fantastis, tetapi juga menimbulkan pertanyaan besar soal keamanan Pemilu 2014.
Ia menilai permintaan dana besar tersebut sepertinya berkorelasi dengan pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bahwa ada ancaman keamanan pemilu 2014. “Jika memang begitu, baik Polri maupun presiden semestinya menjelaskan model-model ancaman dan kira-kira siapa pelakunya,” kata Ray.
BACA JUGA: Penguatan DPD Lebih Baik Lewat Amandemen UUD
Ia menilai pengamanan berlebihan justru dapat menjadi ancaman psikologis bagi para pemilih. Padahal, katanya, dengan adanya penjelasan yang rinci maka semua elemen masyarakat dapat melakukan antisipasi sedini mungkin.
“Untuk permintaan anggaran dari TNI terkait biaya pengamanan, saya kira jelas hal tersebut tidak pada tempatnya. Sebab TNI tidak ditugaskan untuk mengamkan pemilu. Sekalipun ia dimintai bantuan, sejatinya berada di bawah koordinasi kepolisian,” katanya.
BACA JUGA: Calon Pemimpin Harus Berjiwa Pluralis dan Antikorupsi
LIMA menilai permintaan TNI tentang dana pengamanab Rp 100 miliar harus diabaikan. "Karena angka Rp 3,5 triliun yang diminta polisi sendiri sudah terlalu boros. Apalagi sejauh yang kita alami, pemilu-pemilu orde reformasi minim dengan kekerasan. Karena itu LIMA mendesak pemerintah membatalkan pemberian dana Rp 3,5 triliun dan Rp 100 miliar untuk pengamanan,” ujarnya.(gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Tolak Panggilan Timwas Century, Boediono Tulis Surat Pribadi
Redaktur : Tim Redaksi