jpnn.com - JAKARTA - Wakil Ketua DPR Fadli Zon memaklumi kebijakan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Yuddy Crisnandi melarang instansi pemerintah mengadakan rapat di hotel.
Fadli juga memaklumi aturan itu dilanggar sendiri oleh KemenPAN-RB karena mengadakan pertemuan di gedung Balai Kartini, Senin (8/12).
BACA JUGA: Demokrat Yakin Jokowi Setuju Perppu Pilkada Langsung
"Mungkin itu anggaran yang sudah diajukan sebelumnya, kalau tidka salah saya terakhir ketemu dengan menpan, kebijakan ini ditolerir sampai akhir tahun 2014," kata Fadli di gedung DPR, Jakarta, Selasa (9/12).
Namun demikian, politikus Gerindra ini menyarankan Menpan tidak menerapkan kebijakan itu secara kaku, termasuk pembatasan undangan penikahan keluarga PNS.
BACA JUGA: Kubu Agung Pesimis JK Bersedia Masuk Wantim
Alasan Fadli, belanja pemerintah juga bagian dari faktor yang ikut mendorong pertumbuhan ekonomi.
"Jangan lupa belanja pemerintah juga bagian dari pertumbuhan ekonomi. Konstituen saya ada pertemuan dengan PHRI, di kawasan puncak. Mereka komplain dengan aturan itu," jelasnya.
BACA JUGA: Jaksa Agung tak Setuju Kapal Asing Ditenggelamkan
Terpisah, ketua Komisi II DPR Rambe Kamarul Zaman terkesan ketus mengomentasi kebijakan Menpan. Dia menilai pertemuan-pertemuan di hotel tidak bisa hanya dilihat dari sisi teknis semata.
"Makanya saya bilang, tergantung produktifitas pertemuan itu, mau di hotel yang penting hasilnya, outputnya. Gak usah perbincangkan yang sangat teknis seperti rapat di hotel seperti itu," tandasnya. (fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Honorer K2 Ancam Geruduk Istana
Redaktur : Tim Redaksi